PP GMKI Kecam Aksi Represif Oknum Aparat Kepada Warga Papua

  • Whatsapp

Jakarta, Sriwijaya Media – Sebuah video memperlihatkan arogansi oknum anggota prajurit TNI AU melakukan tindakan kekerasan terhadap seorang warga Orang Asli Papua (OAP) viral di media sosial (medsos), Rabu (27/7/2021).

Video berdurasi 1 menit 20 detik tersebut memperlihatkan dua oknum personel PM TNI AU melakukan tindakan kekerasan saat mengamankan seorang warga.

Salah seorang oknum anggota mengamankan pria tersebut dengan cara menjatuhkan badannya ke tanah dan satu lagi oknum tersebut menginjak kepala pemuda tersebut dengan sepatunya.

Menanggapi video viral tersebut, Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jefri Gultom sangat menyayangkan sikap represif oknum prajurit TNI yang melakukan tindakan tidak terpuji kepada warga Papua.

Video yang beredar luas tersebut sangat mengundang simpati dari berbagai kalangan yang ramai mengecam dua oknum anggota TNI tersebut.

Menurut Jefri Gultom, tindakan oknum aparat tersebut menambah daftar panjang pelanggaran HAM di tanah Papua. Sementara dalam revisi kedua UU Otonomi Khusus (Otsus) tidak adanya penguatan pasal tentang HAM serta belum diimplementasikannya secara utuh amanat tentang HAM selama 20 tahun pelaksanaan Otsus Papua.

Hal ini membuktikan kalau pemerintah tidak serius dalam menyelesaikan persoalan HAM di Papua. Ini terlihat dari belum dibentuknya pengadilan HAM, juga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Papua.

“Apa yang dilakukan oknum aparat TNI tersebut sekali lagi menambah daftar panjang pelanggaran HAM di tanah Papua. Padahal dalam revisi kedua UU Otsus yang baru disahkan DPR RI pada 15 Juli lalu tidak ada penguatan pasal tentang HAM. Sementara dalam 20 tahun pelaksanaan Otsus Papua, pemerintah seolah tidak serius dalam menuntaskan persoalan pelanggaran HAM. Sampai saat ini, Pengadilan Ham dan Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi di Papua belum dibentuk,” ungkapnya

Pria kelahiran Merauke, Papua  menilai tindakan oknum tersebut justru mencederai pola pendekatan yang sedang dibangun oleh TNI selama ini.

Jefri Gultom tindakan itu jelas bisa memberikan masukan kepada Presiden dan Panglima TNI untuk segera melakukan reorganisasi dan transformasi di tubuh TNI, dalam konteks pola pendekatan dan dialog agar sinergi antara warga dan TNI lebih inklusif ke depannya.

“Sikap prajurit tersebut sangat tidak manusiawi. Oleh karena itu, Panglima perlu mengevaluasi jajarannya secara baik agar bisa segera melakukan reorganisasi dan transformasi baik secara institusi maupun secara SDM. TNI harus mengubah cara pandang terhadap orang asli Papua. Hukum harus ditegakkan karena perbuatan orang bukan melihat suku, agama dan etnis tertentu. Bila para oknum TNI terus bersikap tidak manusiawi, maka akan memperumit konflik Papua. Jangan terus-terusan menciptakan stigma negatif kepada warga Papua,” terangnya.

Terlebih, diketahui pemuda tersebut adalah seorang penyandang difabel sehingga sesuai pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8/2016 tentang penyandang disabilitas memiliki hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

“Dalam Undang-Undang Nomor 8/2016 itu jelas di tegaskan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak untuk bebas dari tindakan penyiksaan bukannya di perlakukan secara semena-mena dan tidak manusiawi. Sebab, luka fisik bisa segera hilang, luka batin butuh waktu lama untuk diobati,’’ jelas mahasiswa pascasarjana UI ini. (Ilang)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *