Cost Pilkades Disoal Cakades, Ketua Pansus IV DPRD OKI Usulkan Hal Ini

  • Whatsapp

Kayuagung, Sriwijaya Media-Bukan hanya calon kepala daerah yang mengeluarkan biaya besar dalam pemilihan, calon kepala desa (Cakades) pun ternyata harus merogoh kocek yang dalam.

Hal itu disampaikan Ketua Pansus IV DPRD OKI Budiman pada rapat Paripurna DPRD OKI dengan agenda pendapat akhir kepala daerah atas nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Tahun 2020, belum lama ini.

Bacaan Lainnya

Menurut Budiman, hampir seluruh cakades itu menyoal biaya pemilihan kepala desa (Pilkades) yang tidak sedikit.

“Ya, uang yang dikeluarkan cakades ini sangat besar dan para calon harus menanggung biaya pemilihan. Dalam sekali pemilihan biaya yang dibutuhkan antara puluhan hingga ratusan juta. Setiap calon ada yang dibebani hingga Rp20-30 juta,” kata Budiman.

Menurut politisi PAN OKI ini, biaya pemilihan ditentukan oleh panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Biaya itu digunakan untuk pelaksanaan acara, honor panitia, dan pembuatan seragam.

Padahal, selain biaya pemilihan, cakades juga mengeluarkan cost sosialisasi kepada warga. Dampaknya, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa maju menjadi cakades.

“Padahal banyak warga yang punya kemampuan memimpin, justru enggan maju karena tak ada duit,” tuturnya.

Dalam rapat tersebut, Budiman meminta agar pemerintah daerah untuk bisa membiayai pelaksanaan pilkades. Bahkan bila perlu pemerintah dapat memberikan kendaraan operasional baru bagi kades.

“Kita mengusulkan pengadaan kendaraan operasional, motor trail untuk kades, karena motor-motor kades sudah tua berusia antara 7 sampai 10 tahun,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati OKI H Iskandar, SE., mendukung penuh permintaan tersebut.

Menurut Bupati, selama ini untuk pilkades telah dianggarkan melalui DPMD sebesar Rp7,5juta per desa. Akan tetapi, mengingat biaya pemilihan yang membengkak, maka kekurangannya dibebankan kepada cakades.

“Kita siap menganggarkan, asalkan DPRD setuju dan nanti akan dibicarakan lebih lanjut,” ujar Bupati.

Selain itu, Iskandar juga tak menampik bahwa anggaran pilkades juga bisa dianggarkan melalui dana desa (DD).

“Tapi kita lihat dulu dan kita buat juknisnya seperti apa,” jelas Bupati.(jay)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *