Kayuagung, Sriwijaya Media-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ilir (OKI) menjadikan pemulihan ekonomi dan perbaikan infrastruktur sebagai prioritas dalam pembangunan pada tahun 2022.
Bupati OKI H Iskandar mengatakan program prioritas itu diharapkan mampu mengatasi masalah daerah, mengembangkan potensi daerah serta mendukung capaian pembangunan nasional.
“Prioritas kita masih fokus pada pemulihan ekonomi baik melalui jaring pengaman sosial maupun program padat karya untuk mendorong daya beli masyarakat,” kata Bupati, Rabu (23/6/2021).
Iskandar mengemukakan anggaran baik pusat maupun daerah sangat terbatas, sehingga pihaknya berharap kolaborasi antar instansi maupun swasta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.
“Fokus kita memang di infrastruktur, perbaikan jalan misalnya. Namun demikian skala prioritas karena tidak bisa kita selesaikan dalam satu tahun anggaran,” terang Iskandar.
Apalagi, kata Bupati, panjang jalan status kabupaten di OKI capai 2.037,11 kilometer (Km).
Oleh karena itu, tidak semua pembangunan harus menggunakan APBN dan APBD.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) banyak yang belum fokus digunakan untuk memperbaiki layanan dan menyelesaikan prioritas kebutuhan daerah.
Anggaran daerah paling banyak dihabiskan untuk administrasi dan birokrasi sehingga tidak memberi manfaat bagi masyarakat. Meski begitu, dirinya mengapresiasi Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumsel karena anggaran infrastrukturnya cukup besar yaitu 25%.
“Saya harap ini akan meningkat lagi,” kata Sri Mulyani dalam acara Pengukuhan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Rapat Kerja Nasional Apkasi yang juga dihadiri Bupati OKI H Iskandar, SE., pada Sabtu (19/6/2021) lalu.
Dikesempatan itu, Sri Mulyani mewanti-wanti kepala daerah agar benar-benar melihat dan mempelajari bagaimana meredesain program dan kegiatannya. Sehingga uang APBD benar-benar bisa berdampak positif bagi masyarakat.
“Indikator yang menjadi masalah yaitu porsi belanja pegawai yang sangat besar sekitar 32,4% dari rata-rata APBD atau Rp385 triliun,” paparnya.
Jika dibandingkan dengan APBN, porsi belanja untuk pegawai hanya sekitar 16%, sehingga belanja yang lain bisa dipakai untuk membangun infrastruktur seperti sanitasi, air bersih, untuk jembatan, dan sekolah.
“Itulah pentingnya memprioritaskan yang benar bagi belanja. Kalau sebagian besar belanja hanya untuk pegawai, dan kemudian pegawai tersebut hanya membuat kegiatan bagi mereka saja anggaran APBD yang sekitar Rp 800 triliun hasilnya sangat minimal bagi masyarakat kita,” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani menerangkan terlihat deviasi anggaran APBD lebih tinggi di beberapa daerah. Sebagai contoh Kabupaten Bangkalan yang 50% anggaran ABPD habis untuk belanja pegawai. Sedangkan belanja pegawai paling rendah di Kabupaten Berau sebesar 22%.
Secara keseluruhan rata-rata APBD kabupaten sebanyak 33,5% anggaran digunakan untuk belanja pegawai.
Selain itu, Sri Mulyani menyampaikan, anggaran untuk infrastruktur di daerah juga masih sangat rendah, yaitu sekitar 13,7%. (jay)
