Usung 9 Program Unggulan, Waka I DPRD Mura Ingatkan Kebijakan Bupati Hj Ratna Mahmud

  • Whatsapp

Musi Rawas, Sriwijaya Media -Usungan 9 program unggulan yang dibawa Hj Ratna Mahmud Amin bersama Hj Suwarti mendapat sorotan dari Wakil Ketua (Waka) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mura Firdaus Cik Olah.

Adapun 9 program unggulan Bupati Mura 2020 hingga 2024 mendatang antara lain seluruh jalan mulus Sampai ke desa-desa, sekolah gratis, gratis seragam-baju-tas dan sepatu sekolah, berobat gratis, bantuan Pondok Pesantren (Ponpes) di setiap kecamatan, mendirikan rumah tahfidz Al-Qur’an dari kecamatan sampai desa, bantuan alat berat untuk buka lahan di setiap kecamatan, satu mobil ambulance di setiap desa dan santunan kematian Rp3 juta per orang.

Menurut Firdaus, 9 program prioritas unggulan tersebut di tahun 2021, dua diantaranya sudah berjalan seperti santunan kematian dan mendirikan rumah tahfiz Al-Qur’an.

“Sah-sah saja jika program prioritas visi misi bupati terpilih sudah berjalan, akan tetapi harus ada dasar atau payung hukumnya. Masak, mengambil kebijakan tanpa sepengetahuan DPRD Mura, khususnya saya selaku Waka I DPRD Mura. Sampai saat ini saya belum mengetahui dari mana landasan kebijakan Bupati Mura dalam menjalankan visi-misinya,” kata Firdaus.

Dia mengilustrasikan biasanya suatu kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah daerah tanpa sepengetahuan anggota DPRD itu seperti dana bencana, baik banjir, angin puting beliung maupun bencana lainnya.

Tapi jika program visi misi seperti santunan kematian dan membuat rumah tahfiz Al-Qur’an sudah dilaksanakan ini yang bikin bingung, karena tidak ada payung hukumnya seperti Peraturan Daerah (Perda).

“Ya, jika ada perda, pemerintah akan leluasa menjalankannya karena ada kekuatan hukumnya,” tutur Firdaus.

Maka dari itu, pihaknya mengingatkan  Bupati dan Wakil Bupati akan kebijakannya dalam menjalankan program tersebut, agar kedepannya nanti tidak menimbulkan persoalan baru.

“Berjalannya kebijakan itu harus didukung penuh, baik dari perda hingga anggaran dan tidak menghilangkan suatu kegiatan yang sudah tertera dalam APBD induk, kecuali di APBD Perubahan,” ingat Cik Olah.(Zul)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *