Muara Enim, Sriwijaya Media – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Muara Enim ke-II dalam rangka penyerahan dan penjelasan Bupati Muara Enim terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020, di Gedung DPRD Muara Enim diwarnai interupsi, Senin (31/5/2021).
Interupsi dilakukan anggota DPRD Muara Enim Ahmad Fauzi disaat Ketua DPRD Muara Enim Liono Basuki akan mengetuk palu tanda berakhirnya sidang.
Dihadapan Pj Bupati H Nasrun Umar (HNU) dan segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta undangan yang hadir, politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Muara Enim ini mengakui kekecewaannya kepada sejumlah kepala dinas yang dinilai susah diajak berkoordinasi.
“Kami sebenarnya kecewa dengan kepala dinas yang ada di Pemkab Muara Enim. Begitu susah sekali untuk dihubungi. Ketua DPRD pun mengeluh, apalagi kami anggota biasa. Kami harap kepala dinas segera merespon jika dihubungi. Lemaklah kito ngadap Tuhan daripada ngadap kepala dinas,” keluhnya.
Dia menilai hampir rata-rata seluruh dinas susah untuk dihubungi. Bahkan dinas yang paling susah dihubungi ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Kadang-kadang kita mau menyampaikan keluhan masyarakat, tetapi mereka kurang merespon. Ya, paling terkait masalah jalan yang berkaitan dengan Dinas PUPR,” terangnya.
Menanggapi keluhan tersebut, HNU menyampaikan secara langsung kepada seluruh kepala OPD yang hadir untuk segera merespon secara positif jika diperlukan untuk berkoordinasi, meskipun dalam keadaan tidak dapat menerima.
“Jika dirasakan ada kanalisasi yang tersumbat, saya orang yang paling bertanggung jawab. Jadi tolong segera hubungi saya dan sekda jika ada sumbatan,” tegas HNU.(sam)
