DPD KPK Nusantara Sumsel Pertanyakan Kejelasan Dugaan Kasus Korupsi Normalisasi Sungai di Empat Lawang

  • Whatsapp

Palembang, Sriwijaya Media – Dewan Pimpinan Daerah Komunitas Pemantau Korupsi (DPD KPK) Nusantara Sumsel kembali mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel, Senin, (11/04/21).

Kedatangan para penggiat anti Korupsi di kantor Kejati Sumsel ini tidak lain untuk menyampaikan aspirasi dan laporan serta mempertanyakan progres terkait laporan terdahulu.

Bacaan Lainnya

Ketua DPD KPK Nusantara Sumsel, Dodo Arman ketika diwawancarai usai melakukan aksi damai di kantor Kejati Sumsel mengatakan, terdapat banyak laporan pengaduan DPD KPK Nusantara Sumsel yang dikirimkan dan hingga hari ini belum ada tindakan tegas dari Kejati Sumsel.

“Oleh sebab itu, kita melakukan aksi demo hari ini. Alhamdulilah aksi kita diterima baik oleh Kejati Sumsel,” ungkapnya.

Sebelumnya, “Kami memberikan apresiasi setinggi tingginya kepada kejaksaan yang sudah menangani berbagai macam jenis korupsi diantaranya pembangunan Masjid Sriwijaya yang saat ini sudah kurang lebih menetapkan 4 tersangka. Selanjutnya, kami juga mempertanyakan progres mengenai laporan yang sudah pernah kita laporkan di PTSP Kejati Sumsel sejak tahun 2020 kemarin kemudian belum juga ada tindaklanjutnya,” ungkapnya.

Dikatakannya bahwa sebagai NGO pihaknya mempunyai hak mempertanyakan kembali perkembangan laporan yang diberikan.

“Apabila laporan kita tersebut tidak terbukti serta tidak dapat dilanjutkan tolong diberikan jawaban misalnya dengan menerbitkan SP 3, atau jika terbukti tolong dijawab dengan menerbitkan P 21,” ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut pihaknya mendesak Kejati Sumsel untuk melakukan tahapan pemeriksaan sampai ke status penyelidikan. “Kalau tidak ada kejalasan, maka kami akan melapor ke Jamwas Kejagung RI,” ucapnya.

Dodo juga menjelaskan, dari laporan-laporan tersebut, kali ini dirinya berfokus pada Laporan Pengaduan yakni, terkait normalisasi sungai di kabupaten Empat Lawang” yang terdiri dari 9 item. Kesembilan laporan pengaduan diseragkan tanggal 26 Juni 2020 yaitu:

1. 06.010/LP/SS/KPKN.SS/2020

Belanja Modal Normalisasi Sungai Ds. Baturaja Baru Kec. Saling Kab. Empat Lawang dengan pagu sebesar Rp. 4.895.478.000,-

2. 06.011/LP/SS/KPKN.SS/2020

Belanja Modal Normalisasi Sungai Ds. Baturaja Lama Kec. Saling Kab Empat Lawang Rp. 4.895.478.000,-

3. 06.012/LP/SS/KPKN.SS/2020

Belanja Modal Normalisasi Air Betung Ds. Tanjung Agung Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang Rp. 4.895.478.000,-

4. 06.013/LP/SS/KPKN.SS/2020

Belanja Modal Normalisasi Ds. Lubuk Layang Sampai Dengan Ds Nanjungan Kec. Pendopo Kab. Empat Lawang Rp. 4.895.478.000,-

5. 06.014/LP/SS/KPKN.SS/2020

Belanja Modal Normalisasi Sungai Ds. Padang Gelai Sampai Dengan Ds. Muara Sindang Kec. Paiker Kab. Empat Lawang Rp. 8.815.478.000,-

6. 06.015/LP/SS/KPKN.SS/2020

Belanja Modal Normalisasi Sungai Seguring Kecil Ds. Terusan Baru/Ds. Seguring Kecil Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang Rp. 4.895.478.000

7. 06.016/LP/SS/KPKN.SS/2020

Belanja Modal Normalisasi Kawasan Pulo Emass dan Sekitarnya Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang Rp. 9.975.478.000,-

8. 06.017/LP/SS/KPKN.SS/2020

Belanja Modal Normalisasi Sungai Air Saling Kec. Saling Kab. Empat Lawang Rp. 4.895.478.000,-

9. 06.018/LP/SS/KPKN.SS/2020

Belanja Modal Normalisasi Sungai Ds. Selimangan Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang Rp. 4.895.478.000,- dengan jumlah Kumulatif Rp. 53.059.302.000

Setelah pelaporan tanggal 26 Juni 2020 kami mengikuti perkembangan informasi atas laporan tersebut melalui berita elektronik dan terkabar bahwa Kejati Sumsel sudah memanggil pejabat-pejabat Kabupaten Empat Lawang yang terkait dalam laporan kasus dugaan korupsi proyek normalisasi sungai di sembilan titik Kabupaten Empat Lawang. Namun setelah itu tidak ada tindak lanjut dari hasil pemeriksaan Kejaksaan Tinggi Sumsel terhadap pihak-pihak terkait yang diperiksa.

“Kami mempertanyakan sebab berhentinya tindak lanjut pemeriksaan padahal berdasarkan data investigasi lapangan dan analisa data yang kami laporkan sangat kuat dugaan tersebut telah merugikan keuangan negara. Selain itu proses dari pengadaan proyek tersebut kami duga kuat sudah diperjual belikan,” tambah Dodo.

Oleh sebab itu, lanjut Dodo, pihaknya mendesak agar Kejati Sumsel bekerja profesional dan memberikan informasi hasil pemeriksaan, meningkatkan status laporan dan segera menetapkan tersangka tindak pidana korupsi.

“Aksi kami hari ini karena lemahnya kinerja Kejari Sumsel dalam menuntaskan kasus yang dilaporkan. Sehingga kami mempertanyakan kinerja Kejati Sumsel yang hari ini kami yakini independen dan kuat mendalami serta menindak segala bentuk tindak pidana korupsi di Sumsel,” bebernya.

Adapun tuntutan aksi DPD KPK Nusantara Sumsel mendesak Kejaksaan agar:

1. Segera publikasikan hasil pemeriksaan Kejaksaan Tinggi Sumsel terhadap Pejabat Kabupaten Empat Lawang yang terkait dugaan jual beli proyek dan manipulasi dokumen lelang proyek Normalisasi Sungai di Kab. Empat Lawang.

2. Segera temukan kerugian negara dan naikan status pemeriksaan menjadi penyidikan.

3. Segera tetapkan tersangka terhadap pejabat-pejabat Kabupaten Empat Lawang yang terlibat dalam dugaan jual beli proyek dan manipulasi dokumen lelang proyek Normalisasi Sungai di Kab. Empat Lawang yang melahap Rp. 53 Milyar dari APBD Kab. Empat Lawang.

Menanggapi aksi demo DPD KPK Nusantara Sumsel, Kasi Penerangan Hukum Kejati Sumsel Khaidirman SH MH mengatakan, pihaknya tidak pernah menerbengkalaikan laporan.

Berdasarkan Perpres 43 tahun 2018, laporan itu Identitas lengkap, ada dokumen. Apalagi kita harus mengedepankan azas praduga tak bersalah. Kita bicara bukti. Proses penyelidikan detil bidang mana, akan kami tanyakan,” katanya.

“Sepanjang laporan memenuhi syarat kita proses, dengan mengundang para pihak, dan meminta dokumen, nanti akan kami jawab secara resmi dilanjutkan atau tidak,” pungkasnya.(Ocha)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *