Indralaya, Sriwijaya Media -Guna menghindari pemborosan anggaran, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Ilir (OI) tidak akan melakukan pembelian mobil dinas baru. Tapi akan membenahi atau menginventarisir aset daerah, termasuk kendaraan dinas baik roda dua maupun roda empat, agar tidak digunapakaikan oleh pihak-pihak lain yang tidak berkompeten.
Demikian dikatakan Bupati OI Panca Wijaya Akbar kepada awak media, Jum’at (26/3/2021) diruang kerjanya.
Bupati OI menyatakan untuk penertiban aset-aset tersebut sudah menugaskan pihak terkait dan dinas terkait, termasuk wakil bupati dan sekda.
“Jadi begini, agar tidak terjadi simpang siur untuk penertiban aset ini saya sudah menugaskan Wakil Bupati, Sekda dan Sat Pol PP,” tutur Bupati.
Bukan hanya mobil dinas bupati, tapi seluruh mobil-mobil atau aset-aset yang dipegang atau dikelola dimiliki hak kuasanya dipegang orang yang tidak ada dalam kewajiban untuk menggunakan kendaraan mobil dinas tersebut.
“Jadi perlu digaris bawahi saya menugaskan bukan hanya mobil bupati tapi untuk seluruh aset mobil, aset kenderaan dinas yang ada di Pemkab OI,” terang Bupati OI Panca Wijaya Akbar.
Begitu juga untuk mobil dinas bupati tidak perlu dianggarkan yang baru, karena mobil dinas bupati yang lama masih layak untuk digunakan. Kalau menganggarkan untuk membeli mobil dinas yang baru lagi itu dianggap pemborosan anggaran.
“Memang sudah dianggarkan untuk mobil dinas bupati pada tahun 2021. Tapi akan saya coret, karena kita ada pemotongan anggaran untuk Covid-19, jadi saya akan mencontohkan mobil bupati tidak dianggarkan atau dicoret,” terang Bupati.
Terkait mobil dinas bupati yang belum dikembalikan, menurut Bupati sudah dilaporankqn dan sudah tiga kali dilayangkan surat untuk mengembalikan mobil dinas tersebut.
Diharapkan, kalau ada niat baik dan selagi bisa dikomunikasikan dengan baik, kenapa harus tidak baik. Mobil dinas tersebut kalau memang tidak digunakan lagi ya kembalikan saja, karena Pemerintah kabupaten ogan ilir membutuhkanya.
“Saya selalu mengingatkan selagi bisa komunikasi dengan baik ya komunikasi dengan baik dan jangan sampai ada gejolak atau hal hal yang timbul berakibat apabila penarikan paksa,”tutup Bupati. (hdn)
