Baturaja, Sriwijaya Media- Pelaksana Harian (Plh) Bupati OKU Drs Edwar Candra memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Pengendalian Karhutla di Kabupaten OKU Tahun 2021, dipusatkan di Ruang Bina Praja, Senin (15/03/2021).
Pelaksana harian Kepala BPBD OKU Taufik melaporkan rapat koordinasi pencegahan dan pengendalian karhutla, mengacu pada Inpres No 3 tahun 2020, rakor Karhutla di Istana tanggal 22 Februari 2021, dan Surat BMKG No KL.01.00/035/KPLG/III/2021 tanggal 3 Maret 2021.
“Tujuan diselenggarakan rakor ini adalah untuk meningkatkan koordinasi proses kesiapsiagaan dan pengendalian apabila terjadi kondisi darurat yang diakibatkan Karhutla di kabupaten OKU,” katanya.
Dilaporkan juga bahwa titik hotspot di wilayah kabupaten OKU tahun 2020 sebanyak 25 titik hotspot. Kecamatan terbanyak di dua kecamatan, yaitu kecamatan Pengandonan 7 titik hotspot, dan Lubuk Batang 5 titik hotspot.
Langkah dan upaya yang dilakukan BPBD OKU, antara lain melakukan rakor dengan instansi terkait, gelar pasukan, membentuk posko, pemantauan titik api melalui aplikasi Lapan, Sipongi, dan Lancang Kuning selama1x24 jam, dau upaya penegakkan hukum.
Sementara itu, Plh Bupati OKU Drs Edward Candra, MH., menambahkan apa yang telah disampaikan Sekda, Asisten I, setidaknya di Kabupaten OKU mempunyai data yang lengkap dari BPBD OKU.
Sebagaimana dilaporkan, tindak lanjut mengenai status siaga, silakan BPBD koordinasi dengan Sekda. BMKG memperkirakan awal musim kemarau di mulai pada bulan Mei dan Juni, tetapi cenderung lebih lambat terjadi pada pertengahan Juni, dan puncak kemarau berlangsung pada bulan Agustus ada kemungkinan terjadi hujan.
“Untuk itulah, rapat ini dilakukan bagaimana kita mendengarkan baik kesiapan personil dan kelengkapan peralatan. Pemerintah daerah tentu mengharapkan support dari Polres, Kodim, Babinsa, dan Babinkamtibmas,” tuturnya.
Selain itu juga, maklumat Kapolda agar disosialisasikan kepada masyarakat.
Selanjutnya, wilayah-wilayah titik api terutama lahan masyarakat yang terkena hotspot tugas bersama memberikan kesadaran, pemahaman, dan edukasi kepada masyarakat dengan tidak membakar lahan.
“Disamping itu, kita tidak bisa melarang masyarakat tanpa memberikan solusi,” ucapnya.
Terkait penanggulangan karhutla, agar segera dilaksanakan apel kesiapsiagaan penanggulangan Karhutla.
Plh Bupati OKU mengharapkan apel dilaksanakan pada waktu dekat ini, di halaman Pemkab OKU. Apel kesiapsiagaan Karhutla ini dapat menampilkan simulasi gelar personel dan kelengkapan peralatan yang diikuti muspika, dan melibatkan kelompok masyarakat peduli api.
“Maksud gelar apel pasukan ini menunjukkan persiapan kita mulai dari personel dan kelengkapan peralatan. Kemudian untuk di instruksikan agar membentuk posko status siaga dan daerah rawan dengan mengoptimalkan peran camat dan di bantu dengan Danramil, serta Kapolsek,” jelasnya.
Pemantauan dilakukan 24 jam, mulai oleh BPBD, Kodim, Polres, serta masyarakat setempat.
“Ada hotspot kita upayakan dapat segera di padamkan. Harapan kita Karhutla di Provinsi Sumsel dan di kabupaten OKU pada tahun 2021 tingkat terjadinya Karhutla dapat turun seperti pada tahun 2020,” bebernya.
Dikatakan, ada penegakkan hukum. Untuk itu, jajaran Polres OKU melakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku untuk menimbulkan efek jera kepada masyarakat yang melakukan Karhutla.
“Kita tentunya harus merespon himbauan Kapolda kepada yang melaporkan dan memberikan punishmen dengan sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kapolres OKU AKBP Arif Hidayat Ritonga, S.Ik., MH., melanjutkan rapat ini adalah sebagai tindak lanjut dari vidcon bertempat di Kantor Kominfo, yang pada intinya menurut Presiden setiap ada api harus segera dipadamkan.
Berikutnya vidcon di Polda Sumsel mengenai kepala daerah harus membentuk Satgas, dan kepala daerah termasuk anggota Satgas Provinsi.
Relawan sebanyak 187 orang agar dapat di fungsikan untuk membackup wilayah secara keseluruhan di kabupaten OKU. Dikatakan Kapolres, Polres OKU memantau titik api melalui aplikasi Lancang Kuning yang ada di Polda Riau.(rws)
