Dukung Vaksinasi Tahap Dua, Sekitar 2.566 Pegawai Bappenas Disuntik

IMG_20210223_193410

Jakarta, Sriwijaya media-Sebagai bagian dari tahap kedua vaksinasi Covid-19 dengan target Aparatur Sipil Negara (ASN), Kementerian PPN/Bappenas menggelar kegiatan vaksinasi Covid-19 bagi 2.566 pegawai yang diselenggarakan pada Senin-Jumat, 22-26 Februari 2021.

Selain pelaksanaan protokol kesehatan (prokes), vaksinasi tersebut menjadi upaya perlindungan bagi pegawai Kementerian PPN/Bappenas yang tengah berinteraksi dengan perwakilan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga masyarakat luas untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022.

Bacaan Lainnya

“Vaksinasi ini dalam rangka mencapai herd immunity dan jika tidak ada aral melintang, selama 15 bulan ke depan, Indonesia akan mencapai herd immunity di Maret 2022. Karena berdasarkan jumlah vaksin, tersedia untuk disuntikan ke hampir 182 juta penduduk Indonesia di atas usia 18 tahun dan dengan tambahan sekitar 15 persen cadangan,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (22/2/2021).

Pemberian vaksin Sinovac yang dilakukan tenaga kesehatan (nakes) profesional ini didukung oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) dan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Selain Kemenkes, dukungan juga diberikan Kantor Kesehatan Pelabuhan Soekarno Hatta dan Tanjung Priok, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Puskesmas Menteng, serta beberapa rumah sakit seperti RSU Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo, RS Pusat Otak Nasional Mahar Mardjono dan RS Jantung Harapan Kita yang mengirimkan Tim Vaksinator dan menyiapkan Emergency Response Team.

Berkat kerja sama ini, vaksinasi dapat dilakukan dengan cepat, mencapai target vaksinasi untuk 500 pegawai dalam waktu satu hari.

“Pelayan publik termasuk ASN ataupun pejabat di Bappenas, karena langsung berhubungan dengan masyarakat sehingga jadi sasaran yang harus dilakukan penyuntikan segera. Ke depan, vaksin bukan satu-satunya, protokol kesehatan juga tetap dijalankan,” tutur Sekretaris Direktorat Jenderal P2P dr H Muhammad Budi Hidayat, M.Kes.(Jay/rel)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *