Musi Rawas, Sriwijaya Media – Kegiatan pengadaan barang dan jasa di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Musi Rawas (Mura) mengunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 lalu diduga rawan penyimpangan.
Kegiatan yang diduga rawan penyimpangan tersebut antara lain kegiatan penyediaan makanan dan minuman untuk petugas jaga pos, dan Damkar dengan target 19.750 kali dengan kode rekening 1.05.1.05.01.01.17. Sementara untuk nilai anggaran Rp418.945.000 dan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya kode rekening 1.05.05.01.01.03.02 dengan volume 295 stel dengan nilai anggaran Rp280.250.000.
“Bahwa dalam kegiatan pengadaan makanan dan minuman disinyalir kurang volume dan dugaan mark up pembelian harga satuan. Dari awal kami sudah mencurigai, dugaan adanya ketidakberesan dalam dua item kegiatan itu. Silakan anda croscek meskipun kegiatan itu sudah berlangsung dua tahun lalu,” ucap salah satu warga Mura yang enggan menyebutkan namanya ini.
Dia melanjutkan untuk kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, diduga tak sesuai, mengingat rendahnya kualitas dasar pakaian.
Disamping itu, kata dia, pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya diduga kuat pasang dalam atau dikerjakan oleh orang dalam dan masih ada hubungan pertalian darah.
Dia berharap kepala OPD dapat bekerja profesional, terutama dalam menentukan pemenang kegiatan dan sebagainya.
Menyikapi hal itu, mantan Kepala Satpol PP dan Damkar Mura yang kini menjabat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Mura, Samsul Joko Karyono, dikonfirmasi Jum’at (18/12/2020) diruang kerjanya menegaskan bahwa pada dasarnya pekerjaan tersebut sudah sangat lama (tahun 2018). Bahkan sempat diberitakan awak media.
Kendati demikian, pihaknya juga mempertanyakan mengapa sekarang kembali muncul ke permukaan, padahal dirinya tak lagi menjabat sebagai Kasat Pol PP dan Damkar Mura.
“Jika memang kegiatan itu tidak sesuai dengan juknisnya, saya harapkan awak media dapat menghadirkan pihak yang memberikan informasi ini agar tidak ada kesalapahaman,” pinta Joko. (Zul)
