Palembang, Sriwijaya Media-Ratusan massa tergabung dalam Forum Aliansi Masyarakat Lingkungan (FAML) PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) melakukan aksi demonstrasi di halaman Kantor DPRD Sumsel, Senin (16/11/2020).
Massa aksi mendesak DPRD Sumsel membentuk tim investigasi terpadu dengan melibatkan tokoh masyarakat lingkungan untuk mengklarifikasi kebijakan-kebijakan PT Pusri terkait transparansi proporsi pengalokasian dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk kepentingan warga sekitar perusahaan.
Disampingi itu, massa juga meminta ketransparansian proporsi jumlah tenaga kerja yang direkrut PT Pusri, baik di perusahaan maupun anak-anak perusahaan. Ketiga, transparasi proporsi kesempatan bagi para UMK masyarakat lingkungan dalam proyek-proyek skala mikro dan kecil di PT Pusri atau adanya indikasi monopoli dan kartel bisnis oleh PT Pusri.
Keempat, transparasi pengelolaan limbah pabrik, baik melalui udara, tanah dan air dan kelima transparansi tentang kondisi kesehatan pejabat dan karyawan PT Pusri dan anak-anak perusahaan terkait proteksi terhadap penyebaran Covid-19 di lingkungan komplek dalam perusahaan.
“Massa juga menuntut kompensasi kerugian sosial budaya dan ekonomi bagi warga lingkungan terdampak polusi PT Pusri sebesar Rp5.000.000/orang dari 4 wilayah kelurahan di lingkungan PT Pusri,” kata Ketua DPW PEKAT Indonesia Bersatu Sumsel Suparman Romans.
Setelah massa aksi melakukan orasi, beberapa perwakilan massa melakukan dialog dengan manajemen PT Pusri dengan dihadiri Ketua DPRD Sumsel Anita Noeringhati, di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Sumsel.
“Mudah-mudahan dalam waktu singkat akan dibuat formulanya, terkait pengalokasian CSR dan rekrutmen tenaga kerja. Karena yang dirasakan saat ini tidak proporsional, karena sangat kecil peluang masyarakat di lingkungan bisa bekerja di Pusri,” ucapnya.
Disinggung soal limbah PT Pusri, Suparman menerangkan itu sudah menjadi komitmen Pusri. Pusri harus memahami hak dan kewajibannya.
“Ada tanggung jawab Pusri dengan masyarakat disekitar lingkungan Pusri. Dalam pertemuan tadi, ada kesepakatan dengan Pusri agar lebih care dengan masyarakat disekitar. Jadi nanti akan ada pertemuan lagi dengan konsep yang akan direalisasikan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumsel Anita Noeringhati menuturkan unjuk rasa penyampaian aspirasi dilakukan massa aksi dilaksanakan dengan protokoler kesehatan Covid-19.
“Apa yang disampaikan tentunya mendapat respon dari PT Pusri yang akan ditindaklanjuti. Sehingga DPRD Sumsel hanya memfasilitasi dan menjembatani pertemuan ini saja,” katanya.
Dia melanjutkan keberadaan PT Pusri sebagai BUMN di Sumsel, khususnya di Palembang memang harus ada efek baik bagi lingkungan sekitar.
“Direksi diwakili komisaris hari ini sudah menjanjikan untuk melakukan pertemuan dengan aliansi untuk membahas lebih lanjut. Berharap semua perusahaan yang di Sumsel untuk bermanfaat, khususnya bagi lingkungan sekitar,” jelas Anita. (Ocha)
