Gandeng BPKP Sumsel Kawal Distribusi Bantuan Mahasiswa, Ini Harapan Sekda OKI

Kayuagung, Sriwijaya Media-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ilir (OKI) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumsel dalam mengawal penyaluran bantuan bagi mahasiswa terdampak Covid-19.

Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) OKI H Husin, S.Pd., MM., dalam rapat koordinasi di Pemkab OKI, Rabu (14/10/2020).

Saat ini, kata Sekda, pihaknya telah melakukan serangkaian verifikasi dan validasi terhadap proposal bantuan mahasiswa OKI yang terdampak Covid-19.

“Pengawasan anggaran tersebut perlu disempurnakan agar tidak ada kesalahan. Oleh karena itu, kami menggandeng BPKP dalam penyaluran bantuan tersebut. Bantuan ini diserahkan kepada mahasiswa OKI yang terdampak Covid-19, juknis dan mekanismenya itu yang kita diskusikan dan solusinya itu diharapkan ada di BPKP,” tuturnya.

Sementara itu, Perwakilan BPKP Sumsel, Tantowi Haris mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah Pemkab OKI yang menggandeng BPKP untuk penyaluran penanganan Covid-19.

“Kami (BPKP) memang mendapat mandat Perpres Nomor 9/2020  untuk pengawalan akuntabilitas, terhadap recofussing kegiatan, realokasi anggaran Covid-19 berdasarkan permintaan pemerintah daerah. Kami mengapresiasi inisiatif Pemkab OKI menggandeng BPKP dalam penggunaan dana BTT ini,” terang Tantowi.

Dia menjelaskan bahwa BPKP membentuk tim teknis yang berada di level pusat dan di daerah seluruh Perwakilan BPKP. Tim Teknis BPKP  melakukan koordinasi dengan gugus tugas daerah untuk mendampingi pelaksanaan penanganan Covid-19.

“BPKP siap memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap penggunaan dana BTT agar akuntabel dan transparan,” tuturnya.

Menurut dia, pengawasan yang dilakukan BPKP akan mengutamakan pencegahan dengan membangun sistem pengendalian yang dapat mencegah, mendeteksi dan menangkal kesalahan penggunaan dana Covid-19.

“Pengawasan yang dilakukan BPKP lebih memprioritaskan pencegahan supaya anggaran yang disalurkan tepat sasaran dalam penggunaannya,” imbuhnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) OKI, M. Amin, S. Pd mengatakan sejak dibuka pendaftaran pada 3-19 Agustus 2020 tercatat sekitar 6.000 mahasiswa asal OKI mengajukan permohonan bantuan. Setelah divalidasi sekitar 5.440 orang dinyatakan berhak menerima bantuan.

Amin memastikan pihaknya mengedepankan kehati-hatian dalam menyalurkan bantuan bagi mahasiswa asal OKI ini.

Sejumlah permasalahan ditemui saat dilakukan verifikasi dan validasi terhadap 6.000 mahasiswa yang mengajukan bantuan.

“Kita temukan beberapa persoalan saat validasi. Misalnya setelah kita cek ada nama dengan NIK yang sama, ada yang tidak ber KTP OKI, bahkan setelah di kroscek ke perguruan tinggi statusnya bukan lagi mahasiswa. Proses ini memang membutuhkan waktu. Kita lakukan ferivikasi by name by adreas agar bantuan ini tepat sasaran,” jelas Amin.(abu)