Palembang, Sriwijaya Media-Gubernur Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Povinsi Sumsel secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumsel, Ir Koimudin, di Aula Graha Bina Praja, Jumat (18/9/2020).
Ketua Panitia Rakerwil KSBSI Sumsel, Ehno mengatakan bahwa rakerwil ini diadakan setiap 4 tahun sekali.
“Alhamdulillah hari ini saya dipercaya sebagai Ketua Pelaksana. Pelaksanaan rakerwil ini tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, jaga jarak dan menyiapkan hand sanitizer,” katanya.
Dia mengaku rakerwil ini diikuti 5 DPC definitif yakni, DPC OKU, Lahat, Muba, Banyuasin dan Kota Palembang.
Adapun tujuan rakerwil ini adalah untuk mencari ketua baru melalui sidang
Pemilihan ketua baru. Dimana ke lima DPC yang hadir akan memberikan hak suaranya untuk memilih Ketua SBSI Sumsel periode 2020-2024 mendatang.
“Besok akan ada pelatihan kader atau disebut LPC. Pelatihan kader ini semacam workshop skill yang menghadirkan narasumber kompeten dari BPJS Ketenagakerjaan, Kesehatan, Disnakertrans dan dari DPP SBSI,” bebernya
Dia menegaskan pengkaderan harus tetap berjalan hingga ditetapkan ketua baru, termasuk kepengurusannya.
Sejauh ini, sinergi SBSI dengan Pemprov Sumsel sudah terjalin dengan baik. Hal tersebut terbukti dengan ditegakkannya fungsi pengawasan yang dilakukan Disnakertrans Sumsel.
“Alhamdulillah, kita mengapresiasi dukungan yang diberikan Pemprov Sumsel. Ya, ada 8 isu strategis terkait tenaga kerja yang diusulkan. Salah satunya masalah omnibus law. Kita anggap jika undang-undang tersebut disahkan, maka akan terjadi perbudakan di era modern. Makanya kita menolak adanya penahanan ijazah terhadap buruh yang ada di Sumsel, ” terangnya.
Dia juga berharap Pemprov Sumsel dapat mendengarkan keluhan serta berbagai kendala yang dihadapi di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), yang banyak menggantung dan sampai saat ini masih banyak yang belum terselesaikan.
Sementara itu, Ketua Koordinator Wilayah Sumsel terpilih Umar R mengatakan adapun program kerja yang akan dilakukan antara lain mengadakan pelatihan pengurus tingkat perusahaan DPC tingkat daerah.
Tujuannya agar teman- teman kedepan dapat melaksanakan advokasi terhadap buruh-buruh yang ada di Indonesia. (Ocha)
