Palembang, Sriwijaya Media – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Kota Palembang mengadakan dialog santai dengan menghadirkan para pembicara kompeten yakni Ketua DKW Garda Bangsa Sumsel M Oktafiansyah, Ketua Sriwijaya Enterpreneur Community Sumsel Basroni, SE., dan undangan lainnya.
Dialog santai ini sendiri mengambil tema “nasib sektor pendidikan dan sektor UMKM di tengah pandemi Covid-19” yang dipusatkan di The Jung’s Coffee and Resto Palembang, Minggu (13/9/2020).
Ketua DKW Garda Bangsa Sumsel M Oktafiansyah menyatakan saat ini Indonesia sampai mancanegara mendapat musibah adanya pandemi Covid-19. Akibatnya, anggaran terpotong sangat luar biasa di provinsi dari Rp10,6 triliun terpotong jadi Rp4 triliun, defisit Rp4 triliun. Artinya hampir 40 persen dana terpotong oleh pusat untuk menangani Covid-19.
Maka dari itu, banyak program pemerintah atau Gubernur Sumsel yang sampai sekarang belum terealisasi karena anggaran habis, dan ini menjadi kendala.
“Kalau kedepan terus online, mahasiswa ataupun siswa mulai dari Sekolah Dasar sampai ke mahasiswa kita bantu. Untuk komposisinya akan kita cari dahulu, apakah dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Kejaksaan,” ungkapnya.
Karena uang ini merupakan uang Negara dan harus ada pertanggung jawabannya, tidak bisa kasih-kasih saja untuk penggunaan anggaran.
“Solusi pendidikan ini solusinya ada yakni harus ada inovasi, kolaborasi, kreatif, dan imajinatif,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPD PGK Kota Palembang Samsul Bahri menambahkan Covid-19 sangat merebak. Informasinya ada 59 Negara.
“Maka menjadi suatu prihatin bagi kita khususnya di sektor pendidikan dan ekonomi. Ketika negara Indonesia tidak bisa bebas dari bencana ini untuk menanganinya, maka bencana ini akan berdampak pada sektor pendidikan dan UMKM, dan itu sangat pesat untuk dampaknya sangat besar,” bebernya.
Ditambahkannya, untuk mempertahankan atau menjaga arah pendidikan atau UMKM maka akan banyak terjadi pengangguran.
Contohnya ketika pendidikan tidak ada bantuan dari pemerintah, maka banyak siswa dan mahasiswa berhenti sekolah atau kuliah karena tidak ada biaya, atau bantuan dari pemerintah untuk keluarganya, maka itu akan menjadi dampak dan akan terjadi pengangguran massal ketika itu berhenti.(ton)
