Palembang, Sriwijaya Media-Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumsel masih wait and see terkait apakah menerapkan belajar tatap muka atau memperpanjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring bagi siswa SMA. Trafik kuantitas pasien Covid-19 di kabupaten dan kota di Sumsel menjadi penentu arah kebijakan yang akan diambil kedepan.
Kabid SMA Disdik Sumsel Masherdata Musa’i mengatakan, pihaknya masih melihat kondisi terbaru terkait wabah Covid-19 di setiap kabupaten dan kota.
“Kalau diharuskan diperpanjang, kita mengusulkan kepada Gubernur agar PJJ diperpanjang. Kita lihat dulu wabah Covid-19 ini, apakah pasiennya bertambah atau berkurang. Jika belum menunjukkan penurunan jumlah pasien, maka PJJ akan diperpanjang hingga Desember,” ucap Musa’i saat diwawancarai diruang kerjanya, Rabu (23/9/2020).
Dia mengaku ditengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini, kesehatan siswa adalah prioritas utama.
“Bagi kami keselamatan dan kesehatan siswa jadi prioritas. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu di Muratara sudah ada SMA yang sekolah tatap muka. Dari yang kita pantau, terjadi penambahan pasien Covid-19. Kami langsung menelpon Ketua MKKS Muratara untuk rapat dengan kepala sekolah agar sekolah menghentikan sementara belajar tatap muka selama 14 hari,” jelasnya.
Dengan begitu, masih kata dia, PJJ adalah hal yang penting dalam mencegah penyebaran Covid-19.
“Kita tidak ingin terjadi cluster baru di sekolah. Jadi pilihan terbaik saat ini adalah lebih baik siswa belajar dirumah dengan metode daring,” tuturnya.
Terkait bantuan kuota internet bagi siswa dari pemerintah, pihaknya memproyeksi pekan ini sudah masuk.
Selain itu, sekolah juga bisa memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pembelian kuota internet, baik bagi guru dan siswa.
“Jadi tidak ada alasan PJJ tidak bisa dilaksanakan. Jangan ada alasan PJJ terhambat karena kuota internet,” tandasnya.
Sementara itu, Kasi Kurikulum Disdik Sumsel Parmin menambahkan, berdasarkan pantauan yang dilakukan sampai saat ini belum ada SMA di Sumsel yang melakukan pembelajaran tatap muka.
“Surat Keputusan Bersama (SKB) empat Menteri sudah ada yang menyatakan satuan pendidikan yang siap dan yang ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka memiliki opsi untuk melaksanakannya secara bertahap dengan protokol kesehatan yang ketat. Intinya kesehatan anak-anak adalah hal yang utama,” terangnya.(Ocha)
