Palembang, Sriwijaya Media – Kebijakan perpanjangan masa penerapan Perbatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Palembang oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang yang kontroversial mendapat perhatian dari pelbagai kalangan.
Kali ini, pengamat sosial politik (Sospol) Sumsel, Yudi Farola Bram saat ditemui dikediamannya, Selasa (2/6/2020) menegaskan kebijakan PSBB ini berpotensi akan menimbulkan permasalahan baru.
“Bukan saja pada saat PSBB, tetapi saat adanya pengumuman mewabahnya pandemi virus disease (Covid-19) dikota ini, terjadi berbagai macam permasalahan, utamanya adalah tingkat perekonomian masyarakat yang menurun. Ya, perlu kajian khusus untuk PSBB atau menuju new normal,” ujar Yudi.
Bukan itu saja, kebijakan itu justru akan mematikan sumber pendapatan UMKM ataupun para pekerja sektor jasa. Bahkan beban orang tua akan biaya sekolah atau yang dikenal dengan SPP semakin berat.
Seharusnya, pemerintah lebih peduli dengan mengeluarkan kebijakan baru yakni memberikan kelonggaran bagi orang tua dalam hal pembayaran iuran sekolah.
“Ya, harusnya ada kebijakan khusus meringankan beban orang tua. Ya, kami menerima laporan bahwa banyak anak-anak murid yang mendapat ancaman dari sekolah, jika tidak membayar iuran tidak dapat mengikuti ujian,” bebernya.
Dia berharap pemerintah jangan hanya melihat secara konseptual saja untuk menghindari virus, tetapi pemerintah juga harus memikirkan dampak yang terjadi dimasyarakat.
Untuk menuju new normal, lanjut Yudi, pihaknya menilai ada keputusasaan dari pemerintah, sehingga dengan diterapkannya PSBB atau bahkan lockdown, masyarakat Indonesia tidak bisa mencari sumber pemasukannya, sehingga diterapkan PSBB lagi.
“Pemerintah wajib untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, dan ini bukan program kalau untuk new normal,”pungkasnya.(ton)
