Palembang, Sriwijaya Media- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel terhadap laporan keuangan Pemprov Sumsel tahun anggaran 2019.
Hal tersebut disampaikan langsung Anggota V BPK RI Bahrullah Akbar secara virtual melalui aplikasi Zoom dari Jakarta pada rapat Paripurna Istimewa I DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda penyerahan LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel atas laporan keuangan Pemprov Sumsel tahun anggaran 2019, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Senin (29/6/2020).
Rapat Paripurna dihadiri langsung Gubernur Sumsel H Herman Deru dan Kepala BPK RI Perwakilan Sumsel Hary Purwaka.
Anggota V BPK RI Bahrullah Akbar mengatakan, opini WTP adalah penilaian pemeriksa atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan daerah yang dianggap sudah memenuhi kriteria standar akuntansi keuangan Pemerintah.
“BPK RI menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah mempertahankan opini WTP yang ke 6 kalinya,” ujarnya.
Dikesempatan itu, dilakukan penyerahan LHP atas laporan keuangan Pemprov Sumsel tahun anggaran 2019 oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumsel kepada Gubernur Sumsel dan Ketua DPRD Sumsel.
Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru menyampaikan terima kasih kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumsel beserta tim pemeriksa yang telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemprov Sumsel TA 2019.
“Kedepan Pemprov Sumsel akan terus melakukan peningkatan pengawasan perencanaan hingga pelaksanaan serta terus menjalin koordinasi dengan BPK Perwakilan Sumsel,” ujar Deru.
Terkait opini WTP yang diraih, Deru mengungkapkan, Pemprov Sumsel patut bersyukur di TA 2019 tetap mendapatkan opini WTP. Namun masih ada yang harus ditingkatkan lagi kedepannya seperti terkait aset daerah.
“Provinsi ini sudah terbentuk lebih dari setengah abad sehingga harus runtun dan perlu keseriusan untuk membenahi aset ini, karena berkaitan dengan kekayaan Provinsi Sumsel. Saya yakin selama niat kita sama, ini akan bisa kita perbaiki,” terang Deru.
Ketua DPRD Sumsel, Anita Noeringhati menyampaikan selamat kepada Pemprov Sumsel atas diraihnya opini WTP untuk ke enam kalinya dari BPK RI.
“Setelah keluarnya LHP BPK RI ini DPRR Sumsel punya data untuk melanjutkan pembahasan pertanggungjawaban APBD Provinsi Sumsel Tahun anggaran 2019 selama satu tahun anggaran yang telah berjalan,” pungkasnya. (Ocha)
