Palembang, Sriwijaya Media – Badan Pengurus Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel Dan Restauran Indonesia (PHRI) Sumsel dalam waktu dekat akan mengadakan rapat dengan mengumpulkan para pengusaha hotel, restaurant, dan tempat hiburan, guna membahas Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing usaha menuju tatanan kehidupan baru atau new normal.
“Seperti SOP hotel kan berbeda, restauran, spa, karaoke pasti semuanya berbeda. Namun semuanya menjadi tanggung jawab di BPD PHRI Sumsel,” ujar Ketua BPD PHRI Sumsel Herlan Aspiudin saat ditemui dikediamannya di Palembang, Minggu (7/6/2020).
Herlan mengaku pihaknya akan melibatkan pihak terkait untuk membahas permasalahan itu.
Untuk spa sendiri menjadi tanggung jawab dari Dinas Sosial. Kapasitas ballroom sebenarnya bisa digunakan sampai 50 persen. Begitu juga dengan restauran.
Mengacu pada Peraturan Wali Kota bahwa kapasitasnya capai 50 persen. Jadi silakan pengusaha untuk membuka usahanya, dengan melihat kondisi dilapangan.
“Tinggal kita minta teknis dari pemerintah seperti apa. Beda hotel dan beda fasilitasnya, namun tetap menggunakan protokol kesehatan,” ungkapnya.
Dia berharap pemerintah segera menindaklanjuti teknis SOP masing-masing usaha agar usaha yang selama ini terdampak Covid-19 bisa berjalan seperti biasa.
“Kita harus sadari bahwa kondisi bertahan ini, tidak bisa lama. Bayangkan kalau tiga bulan lagi pengusaha tutup, pemerintah bisa tekapar. Karena usaha tak dapat memberikan pemasukan bagi daerah,” katanya.(ton)
