Indralaya, Sriwijaya Media- Sekitar 150 tenaga kesehatan (nakes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ogan Ilir (OI), seperti dokter, perawat, bidan, analis, sopir ambulance dan petugas kesehatan lainnya mendatangi Komisi IV DPRD OI, guna menuntut ketransparansian pimpinan rumah sakit dalam penanganan Covid-19, Senin (18/5/2020).
Kedatangan ratusan tenaga medis ini karena selama ini tidak ada kejelasan terhadap besarnya jumlah insentif serta ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang standar serta perlindungan hukum di dalam menjalankan tugas. Sementara tugas nakes ini berada di garda terdepan tiap menangani pasien Covid-19 dengan nyawa taruhannya.
Karena melihat banyaknya massa para nakes ini, maka hanya diperkenankan 5 orang yang mewakili untuk bertatap muka dengan anggota Komisi IV DPRD OI yang diketuai Rizal Mustafa. Pertemuan itu berlangsung tertutup dan hanya petugas yang berkepentingan diperbolehkan masuk ruangan Komisi IV.
Usai pertemuan berlangsung, Ketua Komisi IV DPRD OI Rizal Mustafa mengatakan, bila kedatangan para tenaga kesehatan itu hanya minta keterbukaan dari Direktur RSUD OI dalam penanganan virus corona.
Karena beratnya tugas-tugas dalam penanganan penyakit menular ini, paramedis ini meminta perlindungan hukum dalam tugasnya serta fasilitas yang memadai.
Dalam tuntutan para medis ini, lanjut Rizal Mustafa, mereka juga disiapkan APD yang standar dalam melayani pasien Covid-19 ini, lalu rumah singgah bagi petugas kesehatan. Karena mereka ini takut pulang ke rumah bisa menularkan pada keluarganya. Tapi jika ada rumah singgah, mereka bisa istirahat usai bertugas sebelum pulang ke rumahnya.
Selain itu, para medis ini meminta tambahan vitamin serta tambahan insentif.
“Atas tuntutan ini nanti kita sampaikan kepada Direktur RSUD Ogan Ilir serta Bupati supaya bisa dipertimbangkan,” kata politisi Partai NasDem ini.
Namun, semua itu dibantah oleh Direktur RSUD OI Roretta Arta Guna Riama, terutama soal mogok kerja tenaga media yang ramai di medsos ketika dikonfirmasi awak media.
Menurut Roretta, mogok kerja itu terjadi karena tenaga medis takut menangani pasien Covid-19.
“Mereka takut menangani pasien Covid-19, bahkan mereka lari jika melihat pasien Covid-19,” kata Direktur.
Roretta juga membantah informasi mengenai pihak Gugus Tugas OI yang tidak menyediakan rumah singgah.
“Sudah kita siapkan rumah singgah sebanyak 35 kamar di Kompleks DPRD OI,” terangnya.
Sementara itu, Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 OI Wahyudi mengatakan, pemberian insensitf bagi tenaga medis yang terlibat dalam penanganan Covid-19 tergantung tingkat risikonya.
“Insentif sesuai tingkat risiko,” ucap Wahyudi
Meski demikian, Wahyudi yang juga Pelaksana tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika OI tersebut tidak menjelaskan kriteria tentang tingkat risiko yang dimaksud.
Menurut dia, sesuai hasil rapat yang dipimpin oleh Bupati OI Ilyas Panji Alam, pemberian insentif tidak diberikan secara rata. Namun, disesuaikan setiap penanganan kasus. Hal itu menunjukkan keseriusan Pemerintah Daerah OI dalam menangani wabah Covid-19.
“RSUD difokuskan untuk penanganan Covid-19 dengan memberikan insentif per kasus dalam penanganan pasien Covid-19. Ini bukti keseriusan Pemkab OI dalam memutus rantai penyebaran virus corona,” katanya. (hdn)
