Palembang, Sriwijsya Media- Anggota DPR RI Renny Astuti, SH., SPN., melakukan kunjungan kerja (kunker) dalam rangka reses 2020 dengan menghadiri diskusi publik Palembang Womens Club (PWC) yang digelar di Gedung The Sultan, Kamis (12/3/2020).
Renny Astuti mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dimasa reses.
“Saya di Komisi 2 melakukan reses untuk menyerap aspirasi. Ini kunjungan pribadi saya. Disini saya mendapat masukan di bidang pertanahan,” ujarnya.
Disinggung banyak tumpang tindih sertifikat tanah, Renny menuturkan, tumpang tindih ini tidak hanya di Palembang, tapi juga terjadi di wilayah lain.
“Dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), program ini memberikan kepastian hukum ke masyarakat. Ini Program Pak Jokowi serentak dilakukan di Indonesia. Ini untuk meminimalisir over lapping (tumpang tindih) sertifikat,” tuturnya.
Pada kegiatan pertama reses, dirinya mengklaim banyak menerima masukan seperti kinerja BPN. Mulai dari adanya penumpukan berkas di BPN hingga proses penerbitan sertifikat memakan waktu lama hingga 4 tahun.
Renny menjelaskan, berdasarkan kunjungan sebelumnya, pembuatan sertifikat memakan waktu lama lantaran BPN klaim kekurangan tenaga kerja.
“Ini bisa dimaklumi. Tapi kalau masalahnya terkait kekurangan tenaga kerja, kenapa tidak diisi yang kosong itu, terutama petugas ukur,” jelasnya.
Begitupun untuk sengketa tanah banyak terjadi antara masyarakat dengan perusahaan. Bahkan masing masing instansi memiliki peta yang berbeda.
“Makanya kita usulkan ke pemerintah. Hal-hal terkait kepengurusan mengenai tanah diserahkan ke agraria. Peta dinas kehutanan ada sendiri, dinas perkebunan punya sendiri. Inilah yang menimbulkan masalah,” katanya. (Cha)
