Palembang, Sriwijaya Media-Keseriusan Gubernur Sumsel H Herman Deru menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumsel tak perlu diragukan lagi. Ditahun 2020, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel menyiapkan bantuan capai Rp37 miliar untuk 9 titik rawan karhutla.
Hal itu diketahui saat Gubernur Sumsel membuka acara sosialisasi penegakan hukum karhutla oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Direktorat Penegakan Hukum Pidana Mabes Polri, di Hotel Aryaduta, Selasa (10/3/2020)
Adapun 9 daerah itu yakni Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Ilir (OI), Musi Banyuasin (Muba), Banyuasin, Muaraenim, Musi Rawas, Musi Rawas Utara (Muratara), Pali dan Ogan Komering Ulu (OKU).
Menurut HD, kebijakan menyiapkan anggaran itu hanya satu dari sekian banyak strategi yang sudah disiapkannya mengantisipasi Karhutla di Sumsel.
Strategi lainnya yakni membangun komitmen bersama Gubernur, Bupati, Walikota se Sumsel untuk bersinergi dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla. Kemudian membentuk tim terpadu pencegahan dan pengendalian Karhutla dengan SK Gubernur.
“Selanjutnya memberikan bantuan keuangan. Dan kabupaten kota saya sediakan uang Rp5 miliar. Tapi kegunaannya untuk apa saya tunggu. Ini saya gelontorkan untuk pencegahan karhutla,” tegas HD.
Mekanismenya, kata HD, 9 kbupaten tersebut harus mengajukan dulu dan akan diverifikasi oleh tim khusus. Misalnya alat-alat apa saja yang akan mereka beli untuk pencegahan karhutla atau kegiatan apa yang akan mereka gelar di wilayah masing-masing. Dari pengajuan itu akan diverifikasi lagi mana saja yang menjadi prioritas.
“Pagunya saya siapkan Rp5 miliar,” tutur HD.
Agar karhutla tidak terjadi lagi tahun 2020 ini, sejumlah strategi lain juga dilakukan yakni dengan melaksanakan evaluasi ketaatan dan membangun komitmen tiap unit usaha sektor perkebunan. Serta menetapkan status siaga lebih awal sesuai perkembangan cuaca sesuai BMKG dengan pembentukan satgas.
“Ada juga pembuatan sodetan sungai di wilayah OI,” tambah HD.
HD mengatakan dirinya tidak happy dengan karhutla yang terus terjadi. Untuk itu Ia ingin semua masyarakat mengetahii berbagai persoalan mendasar mengapa karhutla terjadi berulang. Misalnya tentang adanya potensi lahan gambut sangat besar mencapai 1,4 juta ha. Juga karena memang ada musim kemarau ektrim yang cenderung panjang dan sangat kering.
Berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan menurutnya telah dilakukan sekuat tenaga dengan mengerahkan ribuan personel gabungan. Mereka itu terdiri dari pengerahan personel BPBD sebanyak 102 orang, 1000 personel TNI, kemudian Polri 205, Pol PP 50, dan personel tambahan 1.665.
“Kita juga kerahkan water bombing menggunakan 12 helikopter, 2 pesawat Cessna Caravan, 6 pesawat TMC dan 106.494.00 liter air,” jelas HD.
Terkait sosialisasi ini, HD berharap dapat menambah pengetahuan masyarakat maupun korporasi mengenai sanksi-sanksi yang melakukan kelalaian atau sengaja menyebabkan karhutla, termasuk konsekuensi hukumnya.
Sementara itu, Dirjen Gakkum KLHK RI Dr Rasio Ridho Sani M.Com., MPM., mengatakan bahwa penegakan hukum ini bagian kerjasama pihaknya dengan instrumen lain untuk menjaga bangsa ini. Karena penegakan hukum juga menjadi wujud komitmen sebuah negara.
“Karena kekayaan SDA ini harus digunakan untuk sebaik-baiknya kemakmuran rakyat. Presidem sering ingatkan kita soal upaya pencegahan dan penegakan hukum secara tegas yang harus dilakukan baik secara adminiatratif, perdata atau pidana,” jelasnya.
Upaya ini bisa juga berguna untuk pengingat semua pihak bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi karhutla, termasuk menyiapkan pencegahannya sejak dini.
“Jika tidak ada upaya pencegahan dan perubahan prilaku. Kami akan lakukan tindakan tegas baik pada masyarakat maupun koorporasi yang tidak bertanggungjawab sebabkan Karhutla. Makanya Kami gembira sekali bagaimana Gubernur Sumsel peduli dan mau mendorong Bupati / Wali Kota mengantisipasi ini,” ujarnya.
Kabareskrim Polri Komjen Pol Drs Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa kerugian yang diakibatkan karhutla sepanjang tahun 2019 mencapai Rp72,95 triliun. Bukan itu saja, karhutla juga bahkan diprediksi mengganggu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan persepsi global terhadap produk minyak sawit asal Indonesia. Sehingga diperlukan upaya pencegahan yang sedemikian rupa.
“Untuk mengatasi permalsahan Karhutla ini kami divisi Kabareksrim Polri sudah melakukan berbagai tindakan baik pada perorangan maupun koorporasi. Dan Pak Presiden pun serius dengan hal ini. Dengan mengumpulkan Gubernur dan BNPB di Sentul dan Istana Negara,” jelasnya.
Bentuk keseriusan lainnya yaknu dengan diterbitkannya Inpres Nomor 3 Tahun 2020 tentang penanganan Karhutla agar mengefektifkan upaya Gakkum.
Selain Kabareskrim Polri Komjen Pol Drs Listyo Sigit Prabowo dan Dirjen Gakkum KLHK RI Dr Rasio Ridho Sani M.Com., MPM., acara sosialisasi itu juga dihadiri Kasatgas Sumber Daya Alam Lintas Negara Kejagung RI Erna Normawati Putri Widodoa dan Direktur Penegakan Hukum Pidana Ditjen Gakkum KLHK RI Yazid Nurhuda.(cha)
