Prabumulih, Sriwijaya Media- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) sangat peduli dengan masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini ditunjukkan dengan pelaksanaan groundbreaking rumah berbasis komunitas untuk petugas kebersihan Kota Prabumulih.
Groundbreaking langsung dilakukan oleh Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi A Hamid, Kamis (27/2/2020).
Hadir didalam acara tersebut, Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi A Hamid, Director for and Commercial Housing Ir Moch Yusuf Hariagung, MM., MT., Gubernur Sumsel H Herman Deru, Wali Kota Prabumulih H Ridho Yahya, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Sumsel Ir Basyaruddin Akhmad, dan tamu undangan lainnya.
Dikatakan Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi A Hamid, bahwa setidaknya ada 32 kota yang mengusulkan pembangunan perumahan berbasis komunitas.
“Kota Prabumulih merupakan kota pertama dan harus berhasil. Patut diapresiasi proaktif dari Wali Kota. Memang seharusnya dilakukan January 2020, karena kesibukan maka baru terlaksana sekarang. Ini sangat bagus sekali untuk mempercepat menyelesaikan backlog perumahan,” ujarnya.
Menurut dia, pembangunan perumahan inj memiliki banyak pola yakni akademisi, bisnis, comunitas, goverment (abcg). Seperti di Semarang, Kendal ada kolaborasi pendidikan dari kampus.
Bisnis, comunitas, dan goverment berada di Garut. Disini comunitas dan goverment (CG). Artinya masyarakat dengan pemerintah, jadi masyarakat menyiapkan tanahnya, pemerintah membangun rumah, fasilitas umum, dan fasilitas sosial.
“Untuk hal seperti ini ada koperasi. Ini sebuah contoh yang bagus. Kalau jumlahnya besar maka Menteri yang melakukan groundbreaking. Ya, jika sudah siap itu yang kita pilih, tidak bisa semuanya dipenuhi oleh pemerintah pusat,” ungkapnya.
Menurut Director for and Commercial Housing Ir Moch Yusuf Hariagung, MM., MT., bahwa perumahan berbasis komunitas bagi petugas kebersihan di Kota Prabumulih merupakan perumahan yang dibangun secara swadaya masyarakat, dengan perolehan bantuan stimulan dari pemerintah pusat diatas lahan seluas 4 hektar dengan daya tampung 223 unit dengan type 36.
“Nanti akan memperoleh bantuan dari pemerintah pusat berupa prasarana dan sarana utilitas yang merupakan kelengkapan dari pemenuhan rumah layak huni,” tegasnya.
Ditambahkannya, perumahan berbasis komunitas bagi petugas kebersihan di Kota Prabumulih menjadi model pengembangan perumahan berbasis komunitas yang masif di Provinsi Sumsel.
Perumahan ini dibangun dengan kolaborasi, antara pemerintah dalam hal ini bantuan stimulan pembangunan baru, dan bantuan PSU perumahan. Sementara pemerintah daerah menyiapkan bantuan perizinan, termasuk infrastruktur dasar sekitar perumahan, lembaga keuangan non bank seperti koperasi yang membantu penyediaan tanah kepada masyarakat, melalui kredit mikro.
“Tentunya komunitas itu sendiri yang membangun rumahnya melalui gotong royong atau kelompok,” pungkasnya.(ton)
