Palembang, Sriwijaya Media- Ribuan massa Gerakan Solidaritas Mahasiswa dan Buruh Indonesia tergabung dalam Aliansi DPW FBI Sumsel, DPC FBI Kota Palembang, DPC FBI Banyuasin, DPC FBI Musi Banyuasin, DPC FBI Muara Enim, LMND, Laser, Rekan Indonesia Sumsel, Rekan Presna Palembang, Rekan Seni Palembang, Rekan Angkot, SP PLN Indonesia, Pembaharuan, POHI, Perkumpulan SBC, KNPI Kota Palembang dan Serikat Hijau Sumsel, menggelar aksi demonstrasi memperingati Hari Buruh 1 Mei di lampu merah Simpang Gedung DPRD Provinsi Sumsel, Rabu (1/5).
Peringatan May Day berlangsung aman dan damai dan dikawal ketat aparat kepolisian.
Kepala Polisi Daerah Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara menyatakan pihaknya mengerahkan personil dengan dibantu aparat lainnya mengamankan hari may day atau hari buruh nasional yang dilaksanakan di Simpang Lima DPRD Sumsel serta dihalaman DPRD Sumsel.
“Alhamdulillah aksi demonstrasi berjalan dengan tertib dan aman. Aksi ini bukan hanya di Kota Palembang, melainkan berlangsung diseluruh Indonesia. Kami sangat apresiasi aksi dilakukan dengan memberikan hadiah nasi tumpeng sebagai rasa syukur sekaligus sebagai simbol menginggatkan perjuangan teman-teman buruh,” ujar Kapolda.
Kapolda menilai bangsa Indonesia dan dunia dapat maju karena ada teman-teman yang bekerja.
“Kita juga adalah buruh, buruh negara untuk bekerja dinegara. Semua berjalan aman, tentram, damai. Tadi juga ada masukan di kepolisian supaya ada unit buruh, yang memperhatikan kaum buruh,” terangnya.
Kapolda berharap pemilik perusahaan dapat memperhatikan hak kaum buruh, terutama terkait BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan, sesuai diatur dalam Undang-Undang.
Ketua DPW FBI Sumsel Andreas OP menambahkan aksi memperingati gerakan 1 Mei sebagai simbol perlawanan kaum buruh yang diikuti aliansi dari gerakan mahasiswa dan buruh Indonesia.
“Ada sekitar 300 massa yang hadir, baik dari mahasiswa, aktivis lingkungan, aktivis guru dan elemen lainnya,” jelasnya.
Dalam aksi kali ini, pihaknya menuntut kepada pemerintah untuk tetap komitmen dalam menentukan, menjaga Undang-Undang 13 revisi PB 78 tolak New Liberalisme, stop intimidasi, pelecehan seksual terhadap buruh wanita, serta meminta negara hadir dalam menjaga kaum buruh migran.
Dia menilai saat ini peran pemerintah terhadap kaum buruh masih sangat kurang, karena masih banyak elemen-elemen dibawah yang tidak komitmen terhadap Undang-Undang yang ada.
“Ya, diharapkan semua elemen dapat bergabung, yakni pemerintah dan perangkat lainnya untuk bersatu untuk kesejahteraan buruh,”pungkasnya.(ton)
