Kayuagung, Sriwijaya Media-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ogan Komering Ilir (OKI) mengaku kesulitan terkait distribusi logistik Pemilu 2019. Selain jalur distribusi, anggaran yang dinilai minim menjadi hambatan pendistribusian logistik Pemilu 2019 yang hanya tinggal hitungan hari.
“Tahun 2019 ini kami harus legowo, (anggaran distribusi logistik) hanya Rp1,8 miliar dengan lima jenis kotak suara,” kata Ketua KPU OKI, Dery Siswandi saat rakor kesiapan pemilu di Kantor Bupati OKI, Kamis (11/4).
Menurut dia, dengan anggaran sejumlah itu hampir dapat dipastikan menyulitkan KPU dalam pendistribusian logistik. Baik saat mengantar ke PPK dan PPS, maupun untuk kepulangan logistik tersebut.
Apalagi, tambah dia, jumlah logistik pemilu kali ini lebih banyak dibandingkan Pemilu 2014 dan Pilkada 2018 lalu.
“Pemilu 2014 itu dengan empat jenis pemilu anggaran Rp2,8 miliar, dan Pilkada 2018 saja dianggarkan Rp2,6 miliar untuk hanya dua jenis surat suara. Sedangkan 2019 hanya Rp1,8 miliar ini dikhawatirkan pergi pacak, balek berejo (bisa pergi tidak bisa pulang),” urainya Deri.
Dikatakannya, kekhawatiran ini sejalan dengan luas wilayah dan kondisi geografis Kabupaten OKI.
“Ini perlu dipikirkan bersama agar distribuai logistik bisa sampai ke TPS. Dari hitungan kami ini akan menjadi masalah, karena biaya distribusi logistik di OKI ini bukan hanya daratan, tapi juga wilayah perairan,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Bupati OKI, H Iskandar mengungkapkan, memang secara anggaran pemerintah daerah (Pemda) tidak bisa menganggarkan untuk pelaksanaan pemilu 2019 karena sudah dibiayai melalui APBN. Namun, menurut Bupati, sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk turut menyukseskan pelaksanaan pemilu.
“Tadi sudah disampaikan KPU masalah yang ada, terbayangkan apa kendalanya. Pemerintah berkewajiban membantu penyelenggaraan pemilu sesuai undang-undang yang ada, tapi kita harus sukseskan ini. Jangan sampai di OKI ini gagal melaksanakan pemilu karena kendala anggaran dan logostik,” jelas Bupati.
Untuk itu, pemerintah daerah mengharapkan agar pihak perusahaan dapat bekerja sama untuk menyukseskan pesta demokrasi ini. Pasalnya, di OKI ada banyak perusahaan yang notabene mempunyai akses dan fasilitas yang diharapkan bisa mempermudah dalam hal distribusi logistik.
“Saya minta semua terlibat dan bertanggungjawab untuk menyukseskan Pemilu. Ini hajat besar bangsa. Perusahaan adalah bagian dari OKI yang merupakan mitra Pemkab OKI, mari sukseskan pemilu ini, kalau tidak nanti ini akan menjadi catatan,” ucap Bupati.
Salah seorang perwakilan perusahaan, Mulyadi, dari PT Tania Selatan mengungkapkan, pada prinsipnya pihaknya siap membantu proses distribusi logistik pemilu.
“Kami siap membantu distribusi logistik Pemilu ini. Selanjutnya apa yang dibutuhkan kami siap, standby,” ujarnya singkat.
Dari sisi pengamanan, Kapolres OKI, AKBP Doni Eka Syaputra, SH., S.IK, MH., mengatakan TNI/Polri menjamin stabilitas keaman menjelang hingga paska pemilu 2019 di OKI.
Pihaknya telah menyiagakan sebanyak 756 personil khusus, ditambah 500 babinsa, serta 5.000 linmas untuk pengamanan pemilu di Kabupaten OKI.
“Kita bersama menjamin keamanan pemilu mulai dari distribusi, Saat pemilihan, penghitungan hingga penetapan,” tegasnya.
Kapolres menambahkan semua personil tersebut akan siagakan pada 2.185 TPS di mulai H-2.
Minimnya anggaran yang dikeluhkan KPU dalam hal distribusi logistik pemilu 2019 mendapat reaksi keras dari masyarakat. Masyarakat beranggapan kalau KPU tak profesional dalam mengelola anggaran. Sebab, banyak kegiatan yang tak bermanfaat seperti konser, kegiatan selfi hingga pemilu run. Semua kegiatan itu terkesan menghamburkan uang.
“Kenapa KPU banyak menggelar kegiatan yang tidak banyak manfaatnya. Sudah tahu KPU kekurangan anggaran untuk distribusi logistik. Tapi, kegiatan selfi, konser, pemilu run dan lainnya dengan anggaran besar mampu dilaksanakan. Aneh juga,” tutur Sam, warga Kayuagung.
Dia berharap KPU OKI bijak dalam pengelolaan anggaran tanpa memanfaatkan moment pemilu dengan menghamburkan uang seenaknya dengan dibalut pelbagai kegiatan yang diklaim meningkatkan partisipasi pemilih.(abu)
