KAYUAGUNG-Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), H Iskandar, SE mengungkapkan tantangan untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi satu digit bukan hal yang mustahil.
Menurut Iskandar, kesulitan dalam menurunkan angka kemiskinan selama ini berkaitan dengan verifikasi dan validasi data.
“Kemiskinan ini soal data. Ada simpang siur data. Sekarang sudah ada Basis Data Terpadu (BDT). Artinya target-target itu bukan hal yang mustahil untuk dicapai,” kata Iskandar saat membuka Musrenbang RPJMD 2019-2024 di Aula Bappeda OKI, Rabu, (13/3).
Sebagai gambaran, Iskandar menjelaskan dengan menggunakan contoh kasus. Seperti program beras sejahtera (ranstra) di Kecamatan Mesuji yang diintervensi mampu turun drastis hingga 40 persen.
“Kalau tiap kecamatan mampu ditekan seperti itu, maka tidak menutup kemungkinan angka kemiskinan 1 digit dapat terwujud,” jelas Iskandar.
Pada tahun ini, kata Bupati OKI, angka kemiskinan di OKI capai 15,28 persen. Di Sumsel, OKI berada pada urutan ke empat dengan tingkat kemiskinan cukup tinggi.
Pada tahun 2024, pihaknya menargetkan penurunan hingga 5,30 persen atau turun menjadi 9.98 persen.
“Saya berkeyakinan jika kita semua bekerja keras, memaksimalkan potensi serta bersinergi, maka penurunan kemiskinan 1 digit bisa kita capai,” tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Bupati OKI HM Djakfar Shodiq menambahkan pemerintah telah berupaya menekan angka kemiskinan melalui program pro poor yand digulirkan.
“Semua sudah bekerja sekarang, kita pastikan agar program pro kemiskinan itu tepat sasaran. Data kemiskinan jangan ditutup-tutupi, dan OPD diminta untuk evaluasi output program yang sudah digelontor ke masyarakat sudah mengena belum,” kata Shodiq.
Sementara itu, Kepala Bappeda OKI, Makruf mengungkapkan, penanganan masalah kemiskinan di OKI dihadapkan beberapa persoalan seperti basis data kemiskinan yang belum satu data, kondisi masyarakat yang dinamis, dan data masih bersifat rahasia.
“Khusus di OKI, penurunan angka kemiskinan sudah ada. Namun belum signifikan yang disebabkan beberapa faktor,” ungkap Makruf.
Faktor tersebut antara lain kondisi geografis Kabupaten OKI, program penanganan kemiskinan dari kementrian dan lembaga yang masih belum terintegrasi, ego sektoral, serta belum optimalnya Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang ada di OKI.
Untuk itu, kata Makruf, Pemkab OKI telah merancang langkah strategis penurunan kemiskinan melalui 3 (tiga) langkah, yaitu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin melalui program perbaikan rumah layak huni, jamkesmas dan pendidikan gratis.
Peningkatan pendapatan keluarga miskin melalui bantuan sarana prasarana pertanian / perkebunan, bantuan ternak, kelompok usaha kreatif dan program padat karya serta akan membentuk Unit Penanganan Teknis (UPT) penanggulangan kemiskinan.
“Seperti daerah lain sudah berhasil menangani kemiskinan, kami sarankan untuk dibentuk UPT khusus penanggulangan kemiskinan yang tugasnya mengupdate data kemiskinan, evaluasi kualitatif dan kuantitatif program-program pro poor,” tutup Makruf.(abu)
