KAYUAGUNG-Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggunngjawaban (LKPJ) Bupati OKI 2017 diwarnai sejumlah catatan dari fraksi-fraksi dalam sidang paripurna yang digelar di Ruang Paripurna, Senin (16/4).
Fraksi PDI Perjuangan dengan juru bicara Niwayan Siti Sunaryase menyoroti soal nota pengantar LKPJ 2017 terdapat beberapa hal salah satunya adalah masalah pengentasan kemiskinan. Dimana dalam nota pengantar LKPJ 2017 disebutkan penurunan angka kemiskinan sebesar 0,5 persen masih sangat jauh dari harapan. Apalagi hal ini merupakan program prioritas Pemkab OKI yang seharusnya dapat tumbuh lebih besar.
“Program pengentasan kemiskinan ini juga sejalan dengan program nasional, sudah cukup banyak bantuan yang diberikan termasuk bantuan dari luar negeri. Seharusnya penurunan angka kemiskinan harus lebih besar,” katanya.
Selain itu, pendapatan asli daerah 457 M yang hanya tercapai hanya 59 persen atau sekitar Rp272 miliar dari target yang ditentukan merupakan sebuah bukti bahwa upaya pemerintah belum maksimal untuk menggali pendapatan daerah.
“Dalam kebijakan anggaran yang disusun oleh pemerintah belum sepenuhnya berpihak untuk kepentingan masyarakat. Pasalnya, dari alokasi anggaran belanja yang ada lebih banyak belanja yang tidak secara langsung dirasakan masyarakat. PDI Perjuangan berpendapat idealnya komponen Belanja Tidak Langsung (BTL) harus lebih lebih kecil dari Belanja Langsung (BL). Namun dari postur anggraan belanja, pemkab belum berpihak kepada masyarakat,” terangnya.
Terkait dengan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dalam menjawab setiap permasalahan yang ada dirasakan kurang tanggap. Seperti halnya demo warga terkait buruknya infrastruktur jalan di OKI, harusnya dapat disambut dengan baik oleh OPD.
“Kita meminta kepada Pemkab OKI agar segera menyelesaikan permasalahan ini, karena pemkab dan waskita telah mou untuk menuntaskan permasalahan infrastruktur tersebut,” tuturnya.
Terkait dengan kelayakan pada fasilitas publik, fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar dibentuk pansus untuk menginvestigasi study kelayakan pada fasilitas publik dan gedung di OKI.
Sementara itu, juru bicara fraksi Partai Golkar Efredi Julianto menyoroti soal PAD, meskipun terdapat peningkatan dari tahun lalu. Namun pada tahun 2017 hanya 59 persen, sementara OPD yang menerima dan mengelola sudah dibedakan.
Sementara lima fraksi lainnya, Demokrat, PAN, Hanura, Bintang Kebangkitan Nasional dan Fraksi Gerindra Sejahtera menyepakati Nota Pengantar keterangan LKPJ Bupati OKI 2017 dibahas ke tingkat Komisi.(abu)
