KAYUAGUNG- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumsel memberikan stressing atau penekanan khusus kepada panwaslu dan masyarakat di dalam pemilihan kepala daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi Sumsel. Dengan stressing ini diharap “Bersama Rakyat Awasi pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”, dapat terwujud sesuai dengan slogan Bawaslu.
“Alhamdulillah sampai saat ini, kami terus touring ke daerah yang menggelar pilkada. Touring ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan hanya Sumsel. Kalau tidak begitu, kita tidak akan tahu apa kondisi di tiap kabupaten/kota di Sumsel. Kan 9 kabupaten kota di Sumsel laksanakan pilkada. OKI merupakan kabupaten kelima setelah Palembang, Banyuasin, Lubuk Linggau, dan Prabumulih yang disinggahi,” kata Ketua Bawaslu Sumsel Junaidi, SE, M.Si dalam sosialisasi pengawasan partisipatif dalam tahapan kampanye pemilihan kepala daerah serentak Sumsel 2018 di Gedung Kesenian, Jumat (16/3).
Turut hadir dalam sosialisasi itu antara lain Plt Bupati OKI HM Rifai, Asisten I Setda OKI H Antonius Leonardo, Ketua KPUD OKI Dedi Irawan, S.IP., M.Si, Peneliti Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil, Kasat Intel Polres OKI AKP Yusuf Solehat, Kaban Kesbangpol OKI Ambiah.
Dari hasil touring pengawasan yang dilakukan, masih kata dia, pihaknya dapat mengetahui integritas dari penyelenggara pemilu. Tercatat, dari 51 pengawas, hanya 50% yang memiliki dedikasi loyal.
Ke depan, pihaknya akan melakukan evaluasi terkait kinerja panwaslu kabupaten dan kota.
Junaidi megaku bahwa tanpa rakyat, bawaslu tidak akan mungkin bisa mengawasi persoalan yang begitu kompleks.
Untuk itu, pihaknya mengajak masyarakat OKI untuk dapat mengawasi pemilukada ini.
“Bawaslu bertugas mengawasi, mengadili dan memutuskan apa yang menjadi persoalan. Panwaslu mengawasi KPU, parpol, peserta pemilu, tim kampanye, ASN, TNI/Polri. Ya, tugas bawaslu adalah penindakan. Lembaga ini menjadi ujung tombak penegakan pemilu,” jelas Junaidi seraya menyatakan pengawasan partisipatif ialah bawaslu mengajak seluruh elemen masyarakat menjadi pengawas pemilu.
Peneliti Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil mengatakan salah satu catatan penyelenggaraan pemilu yaitu mengenai penegakan hukum politik uang. Beberapa persoalan mendasar dalam langgengnya praktik politik uang dalam pelaksanaan pilkada salah satunya adalah sulit mencari pelaku di lapangan.
“Setelah pengawas pemilu menemui pemberian uang atau barang kepada pemilih, sulit bagi pengawas pemilu untuk mencari siapa orang yang memberikan,” ujarnya
Fadli melihat bahwa pengawasan dan penegakan hukum faktanya saat ini belum bisa digunakan secara optimal untuk memberi efek jera agar praktik ilegal tersebut tidak terus berlanjut.
Sementara itu, Plt Bupati OKI HM Rifai, SE menambahkan pemilukada tahun 2018 yang dilaksanakan oleh KPU OKI juga diawasi penhawas pemilu.
Pengawasan ini tentunya juga membutuhkan dukungan dari berbagai stakeholders lain diluar penyelenggara tersebut, yaitu Pemerintah Daerah, jajaran kepolisian/ Polres, jajaran TNI/ Kodim, pemerintah desa serta masyarakat, sesuai dengan slogan Bawaslu “Bersama Rakyat Awasi pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu”.
” Kami harap melalui sosialisasi ini akan mampu memberikan pemahaman serta meningkatkan koordinasi antara berbagai unsur yang terlibat sehingga penyelenggaraan pemilukada berjalan dengan tertib dan lancar,”ucap Plt Bupati OKI.(abu)
