KAYUAGUNG- Kalangan aktivis di OKI mendesak Pelaksana Tugas (Plt) Bupati OKI HM Rifai, SE segera menginventarisir seluruh mobil dinas (mobdin) di lingkungan Pemkab OKI. Ini menyusul dari tidak adanya kejelasan atas keberadaan 29 mobdin serahan wakil rakyat maupun mobil operasional lainnya.
Ketua LSM Gerakan Antisipasi Korupsi (Gasak) OKI Iwan Gondrong menegaskan inventarisir mobdin sangat penting untuk mengetahui seberapa besar kuantitas mobdin milik Pemkab OKI. Bahkan publik wajib mengetahui jumlah dan kemana saja mobdin itu dimanfaatkan.
“Kalau Kepala BPKAD OKI kesulitan mendata atau bahkan “tidak enak” menegur OPD lain karena mobdin tertumpuk hanya di dinas tertentu saja, maka Plt Bupati OKI dapat ambilalih masalah itu. Karena Plt Bupati OKI memiliki wewenang yang sama dengan bupati definitif,” kata Iwan Gondrong, Rabu (21/2).
Iwan menduga ketidakjelasan keberadaan mobdin terindikasi disalahgunakan oknum tertentu untuk kepentingan tertentu.
Apalagi saat ini, Kabupaten OKI sedang berlangsung pesta demokrasi lima tahunan, mobdin cenderung digunakan untuk kepentingan kampanye.
“Kami menduga sejumlah mobdin digunakan untuk operasional kampanye incumbent. Belum lagi kendaraan operasional Bupati OKI maupun mobdin Ketua TP PKK OKI. Apakah mobdin itu sudah dikembalikan. Ya, secepatnya masalah ini diclearkan. Jangan sampai menimbulkan stigma negatif ditengah masyarakat,” terangnya.
Dia juga meminta Plt Bupati OKI dapat menstressing Kepala BPKAD OKI yang tidak becus dalam menginventarisir aset OKI.
“Kan kalau tidak profesional bekerja, masih banyak orang lain yang mampu mengemban amanah sebagai Kepala BPKAD. Apalagi itu hanya sebatas mendata aset mobdin saja,” akunya.
Diketahui, pasca diserahkan anggota DPRD OKI Desember 2017, keberadaan 29 mobil dinas (mobdin) yang digunakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab OKI makin tak jelas. Diduga peruntukkan mobdin menyalahi aturan ditetapkan.
Ketidakjelasan kemana saja mobdin itu digunakan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No 87/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja.
Isu berkembang dilapangan, puluhan mobdin jenis pajero, terios, apv, brio dan lainnya itu dipinjam pakaikan oleh pejabat, baik eselon II, III dan IV. Bahkan tiap pejabat diduga ada yang mendapatkan dua mobdin untuk digunakan kepentingan tertentu.
Ironisnya, ada sebagian unit mobdin lagi digunakan staf yang sama sekali tidak memiliki jabatan di OPD terkait.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) OKI selaku badan yang mengelola aset milik Pemkab OKI terkesan tutup mata melihat kondisi demikian. Bahkan BPKAD OKI tidak tahu kemana peruntukkan mobdin itu.
Kepala BPKAD OKI, Ir Mun’im mengaku kalau 29 mobdin telah diberikan ke seluruh OPD terkait dilingkungan Pemkab OKI. Kendati demikian, pihaknya akan menginventarisir seluruh aset tersebut.
“Memang semua mobdin sudah diberikan ke OPD. Tapi, kami masih mendata kemana saja mobdin itu diberikan,” kilahnya.(abu)
