INDRALAYA- Ribuan massa yang mengatasnamakan diri dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Ogan Ilir (OI), Senin (30/10). Massa berharap para wakil rakyat dapat mengakomodir semua aspirasi yang disampaikan ini.
Pantauan dilapangan, pelbagai spanduk bertuliskan tolak upah murah, berlakukan upah layak nasional, mencabut PP 78/2015 tentang pengupahan dan lainnya.
Selain itu, massa juga membawa kerangkeng sebagai simbol ketidakberpihakan perusahaan terhadap kaum buruh serta gurita sebagai simbol bahwa perusahaan di Ogan Ilir banyak menghisap para buruh.
“Kami minta para anggota dewan dapat mengakomodir aspirasi kami ini, buruh yang tertindas,” kata Wakil Koordinator Kasbi, Suparman.
Dalam aksinya, massa menuntut hak-hak buruh yang jauh dari kesejahteraan, mencabut PP 78/2015 tentang pengupahan, menolak upah sektor padat karya di bawah upah minimum, dan lawan sistem pemagangan.
Selain itu, pihaknya juga menyuarakan tuntutan dan program perjuangan yang diyakini akan memberikan kedaulatan dan kesejahteraan bagi kaum buruh dan rakyat Indonesia, yang dinamakan dengan Sepuluh Tuntutan Rakyat (Sepultuta) yaitu hapus sistem kerja kontrak dan outsourching; tolak politik upah murah; tolak PHK; melaksanakan hak buruh perempuan dan lindungi buruh migran; tangkap, adili dan penjarakan pengusaha nakal; berlakukan jaminan sosial; turunkan harga BBM dan kebutuhan pokok rakyat; pendidikan dan kesehatan gratis untuk rakyat; tolak privatisasi, bangun industri nasional untuk kesejahteraan rakyat; tanah dan air untuk kesejahteraan rakyat.
Menyikapi hal itu, anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) OI Aprizal menanggapi dingin orasi para ribuan buruh yang hadir dalam aksi tersebut.
“Tenaga kerja salah satu fokus kita, hari ini juga sebagai tangungjawab Pemkab OI, kami hadirkan Disnakertrans,” terang Aprizal.
Dia juga meminta kepada para buruh yang tidak mendapatkan haknya di tempat kerja seperti PTPN VII Cinta Manis, BRK, dan Rusdi Taher agar memberikan informasi sedetil-detilnya sehingga bisa ditindaklanjuti.
Bahkan, pihaknya mengklaim sudah melakukan pertemuan dengan PTPN VII Cinta Manis agar dapat menaikkan upah para buruh.
“Tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak menaikkan upah buruh,” katanya.
Dia pun mengaku beberapa anggota DPR RI di pusat siap memperjuangkan hak-hak para buruh.
“Salah satunya, kami punya ibu Irma Suryani, yang juga konsen memperjuangkan hak-hak buruh. PP 78 ini sudah lama didemo, tapi itu kebijakan di pusat. Dalam waktu dekat ini, kami akan koordinasi dengan pihak pusat,” tuturnya.
“Kami sebagai dewan ini bukan apa-apa tanpa buruh. Kami sadar itu, dan kami siap memperjuangkan hak-hak para buruh sesuai aturan yang ada,” terangnya. (mal)
