Ini Keluhan Warga Tulung Selapan Saat Reses Anggota DPRD OKI

Reses

KAYUAGUNG- Belum maksimalnya kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Agung dan belum adanya kantor desa di Kecamatan Tulung Selapan mendominasi keluhan yang disampaikan sebagian besar warga Kecamatan Tulung Selapan.

Hal itu terungkap saat reses anggota DPRD OKI daerah pemilihan (Dapil) Tulung Selapan, Air Sugihan dan Cengal saat menjaring aspirasi masyarakat, Selasa (24/4) malam di Balai Desa Selapan Ilir.

Yurizal, warga Selapan Ilir, Kecamatan Tulung Selapan mengutarakan, beberapa keluhan warga yakni masalah sarana air bersih yang hingga kini tidak bisa dimanfaatkan. Ditambah sumur bor bantuan pemerintah yang dinilainya gagal total.

“Kami minta tolong kepada anggota dewan agar permasalahan sarana air bersih dan sumur bor segera dicarikan solusi. Apalagi ke depan ini akan memasuki musim kemarau,”terangnya.

Disamping itu, kata Fahmi, warga juga mengusulkan kepada para anggota dewan untuk pemasangan lampu jalan menginggat tingkat kerawanan didaerah itu sangat rawan.

“Kami minta ke depan di kecamatan ini agar dipasang penerangan jalan,” ucapnya.

Ini Keluhan Warga Tulung Selapan Saat Reses Anggota DPRD OKI
Reses anggota DPRD OKI di Kecamatan Tulung Selapan, OKI

Menyikapi hal itu, anggota DPRD OKI, Abdiyanto Fikri mengatakan keluhan masyarakat ini akan ditindaklanjuti dan diusulkan ke pemerintah.

“Memang banyak keluhan warga seperti air bersih, masalah listrik yang sering padam dan juga usulan pembangunan jembatan. Nanti akan kita usulkan ke pemerintah terkait keluhan warga ini,” jelasnya.

Sementara itu, anggota DPRD OKI dapil sama, H Subhan Ismail menyatakan, pihaknya meminta pihak PDAM untuk segera ke lokasi dan membenahi apa yang menjadi keluhan warga.

“Pemkab OKI juga harus melakukan evaluasi terhadap kinerja PDAM karena ini menyangkut pelayanan kepada masyarakat,” ujar politisi Partai NasDem OKI ini.

Terkait minimnya keberadaan kantor desa, lanjut dia, saat ini ada 23 desa di Kecamatan Tulung Selapan. Namun sebagian desa ada yang belum memiliki kantor desa sehingga kepala desa bekerja di rumah memberi pelayanan administrasi dan kependudukan ke warga.

“Kami mengimbau kepada Pemkab OKI agar peka dengan keluhan ini, karena kami menyampaikan aspirasi warga. Kantor desa merupakan kebutuhan dasar dan simbol pelayanan kepada warga. Tugas pemerintah adalah melayani masyarakat,” tuturnya.

Diketahui ada 7 anggota dewan yang berasal dari dapil tersebut. Namun saat reses hanya dihadiri 4 orang yakni Abdiyanto, SH., MH, dari PDIP, Nanda SH dari Partai Gerindra, H Subhan Ismail (SBH) dari Partai NasDem dan David dari Partai Hanura. Sementara ketiga anggota dewan lainnya melakukan reses ke kecamatan lain dalam dapil yang sama.(jay)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *