JAKARTA- Sebagian besar kepala daerah se Pulau Sumatera yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten (Apkasi) Regional Sumatera melakukan rapat koordinasi (rakor) dalam rangka mempercepat pembangunan Pulau Sumatera, di Ballroom Sekretariat Apkasi, Jakarta, Senin (15/5).
Rakor yang dipimpin Bupati OKI H Iskandar, SE menyimpulkan ada enam isu strategis yang menjadi pokok bahasan utama antara lain bidang infrastruktur, pertanian, kesehatan, pendidikan, kerjasama antar daerah dan perizinan.
Dibidang infrastruktur, kata Koordinator Apkasi Regional Sumatera ini, sebagian besar fasilitas infrastruktur di Pulau Sumatera mengalami kerusakan yang cenderung disebabkan karena kondisi geografis, faktor alam serta kelebihan tonase kendaraan.
“Daerah mengalami kesulitan untuk membangun dan memelihara infrastruktur. Tentu, masalah ini patut menjadi perhatian serius dan perlu direkomendasi ke pemerintah pusat,” tutur Iskandar.
Begitu pula dibidang pertanian, lanjut Bupati OKI ini, produktivitas penanaman padi relatif masih belum sesuai harapan. Penyebabnya antara lain intensitas hujan tinggi yang menimbulkan bencana banjir dan kemarau panjang serta terlalu panjangnya rantai tata niaga komoditi strategis pertanian seperti padi, jagung, kedelai, cabai dan bawang merah.
“Musim tanam tidak bisa diprediksi karena perubahan iklim dan rantai tata niaga komoditi andalan yang terlalu panjang sehingga perlu ada upaya kongkret untuk meningkatkan produktivitas pertanian,” kata Iskandar.
Menghadapi permasalahan tersebut, Iskandar mengusulkan perlu adanya pembangunan dan perluasan irigasi lintas kabupaten dan provinsi, mengoptimalisasi lahan lebak, serta perluasan lahan sawah baru untuk mengantisipasi alih fungsi lahan.
Sementara dibidang pendidikan, permasalahan yang dihadapi yaitu belum meratanya guru dan tenaga yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama di daerah terpencil. Belum lagi persoalan minimnya alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk tenaga honorer yang berdampak terhadap rendahnya penghasilan guru honor di daerah.
“Untuk itu, diperlukan adanya elastisitas peraturan tentang juknis penggunaan dana BOS, terutama bagi tenaga guru honor karena pendapatan mereka sangat memprihatinkan,” terang Iskandar.
Di bidang kesehatan, menurut Iskandar, penggunaan program JKN dan KIS di daerah masih rendah dan masyarakat banyak menggunakan Jamsoskes yang menimbulkan tingginya klaim berobat gratis.
Untuk mengatasi permasalahan antar batas wilayah, Iskandar memandang penting adanya kerjasama antar daerah yang berbatasan terkait urusan otonomi daerah maupun potensi daerah.
“Perlu adanya kerjasama yang baik antar daerah. Misalnya antara Kabupaten OKI dengan Kabupaten Mesuji, Lampung dibidang kamtibmas. Bidang-bidang lain juga perlu dikerjasamakan, seperti promosi wisata maupun lintas budaya,” beber Bupati OKI ini..
Di bidang perizinan, hal yang menjadi permasalahan banyak daerah adalah terkait kewenangan penerbitan galian C seperti pangkalan pasir, ataupun batu sungai.
“Kewenangannya ada di provinsi, tapi objeknya ada di kabupaten. Artinya ada simpang siur pengelolaan dan tanggungjawab. Untuk itu, aturan ini perlu diperjelas karena mengurangi pendapat daerah,” jelas Iskandar.
Untuk selanjutnya, hasil rakor yang merupakan hasil kesepakatan bersama dan rekomendasi dari bupati se Regional Sumatera dalam rangka percepatan pembangunan di daerah ini akan disampaikan pada Rakernas Apkasi X yang rencananya akan digelar pada Juli 2017 mendatang. (jay/rel)
