KAYUAGUNG- Rapat paripurna DPRD OKI dengan agenda jawaban komisi-komisi terhadap Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) Bupati OKI tahun 2016 yang digelar di ruang paripurna DPRD OKI, Senin (3/4) mendapat sorotan tajam dari berbagai komisi.
Sejumlah komisi menyoroti realisasi anggaran yang terserap melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak terserap maksmal hingga serapan anggaran relatif rendah karena disebabkan terjadinya defisit anggaran yang berimbas pada tidak dilaksanakan sejumlah kegiatan.
Bahkan Komisi IV menyoroti terjadinya perbedaan realisasi anggaran dalam buku induk LKPJ 2016 dengan laporan yang disampaikan mitra kerja dalam rapat komisi.
Juru Bicara Komisi IV Agus Masnanto mengatakan, ada 4 mitra kerja yang menyampaikan data berbeda dengan buku induk LKPJ 2016, diantaranya Diknas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos, dan Badan Narkotika Kabupaten.
“Ya, terdapat perbedaan laporan yang disampaikan dengan buku induk LKPJ. Kami temukan ada 4 OPD yakni dinas pendidikan, badan narkotika, dinaos dan dinas pemberdayaan perempuan,” ujar politisi Partai Hanura OKI.
Dia melanjutkan untuk anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan terserap 92%. Namun ada juga satu kegiatan nol persen yakni laporan akhir tahun. Begitupun pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ada lima program realisasi anggaran yang terserap.
Sedangkan Dinkes, ada kegiatan yang realisasi anggarannya sangat rendah yakni pembangunan poskesdes dengan realisasi capai 64%. Tidak mencapai target karena pembangunan tidak selesai.
“Ini menjadi catatan khusus kami, perbedaan data menandakan kurang teliti dan koordinasi, LKPJ 2016 adalah dokumen resmi pemerintah dan kami berharap agar diperbaiki sebelum disahkan.” katanya.
Disamping itu, pihaknya juga mengapresiasi kinerja OPD yang terus berupaya secara maksimal memberikan pelayanan terhadap masyarakat ditengah anggaran yang mengalami pemangkasan.
Sementara itu, jubir Komisi I DPRD OKI, Rohmat Kurniawan SE meminta pemerintah kabupaten OKI agar lebih memperhatikan para anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang telah menjalankan tugasnya dalam mengawal peraturan daerah (Perda), terutama yang berstatus honorer agar dapat di backup asuransi.
“Kami apresiasi kinerja Sat Pol PP dan berharap Pemkab OKI lebih memperhatikan kesejahteraannya, termasuk asuransinya,” kata Ketua Komisi I ini.
Juru bicara Komisi III DPRD OKI, Efredi Julianto ST meminta agar Dinas PU dan Perumahan Rakyat agar lebih fokus melakukan perbaikan jalan poros antar kecamatan. Selain itu, pihaknya juga meminta Dinas PU melakukan MoU dengan perusahaan sehingga ketika ada kerusakan jalan dapat mudah ditangani.
Sementara itu, Bupati OKI H Islandar SE dalam pendapat akhirnya menyatakan adanya data berbeda akan menjadi masukan untuk perbaikan dimasa mendatang.
Iskandar juga mengucapkan terima kasih atas dukungan DPRD OKI sehingga pembangunan OKI dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. (abu)
